Oleh : Astrid Faidlatul Habibah
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Kasus pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun nampaknya tak kunjung usai bahkan terus mengalami eskalasi tajam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.
Jumlah kasus Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia hingga Minggu (20/6) telah mencapai 1,97 juta dengan total korban jiwa sebanyak lebih dari 54 ribu orang.
Bahkan beberapa hari terakhir ini jumlah kasus harian di Indonesia melonjak tinggi lebih dari 12 ribu sehingga pemerintah didesak untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) total.
Desakan restriksi mobilisasi tersebut menjadi polemik tersendiri mengingat pengetatan memang akan mampu menekan penyebaran virus namun berdampak pada aspek lainnya.
Pengetatan secara total jelas akan mampu mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional yang sudah mulai berlangsung setelah sempat tertekan cukup dalam saat awal pandemi terjadi.
Berbagai indikator ekonomi mulai membaik secara signifikan seiring aktivitas masyarakat berangsur normal yakni ditunjukkan dari pertumbuhan kuartal I-2021 tercatat hanya minus 0,74 persen.
Sementara pengetatan total belum diputuskan maka pemerintah fokus menggenjot upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dilakukan karena pandemi membawa dampak berat yaitu peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengurangan jam kerja.
Angka kemiskinan pada September 2020 naik 0,97 persen atau sebanyak 27,55 juta dibandingkan September 2019 yang tercatat sebanyak 24,72 juta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 menunjukkan adanya 19,10 juta orang atau 9,3 persen penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, upaya seperti vaksinasi Covid-19 yang kini sebanyak 31 juta dosis telah disuntikkan terus diakselerasi hingga ditargetkan mencapai 1 juta dosis per hari pada Juli 2021.
Pemerintah maupun lembaga internasional seperti Bank Dunia menilai vaksinasi merupakan salah satu kunci utama agar dapat keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi ini.
Tak hanya itu, pemerintah turut mengintesifkan pemberian stimulus yang mampu langsung menyentuh dapur masyarakat sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.
Kesejahteraan masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah mengingat pemberian stimulus dapat menopang daya beli yang tertekan akibat berkurangnya pendapatan dan PHK.
Stimulus disalurkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah berlangsung sejak awal pendemi melanda tanah air dan berlanjut hingga saat ini.
Jurus program PEN
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dicanangkan dalam rangka membantu masyarakat Indonesia agar dapat bertahan di tengah terpaan pandemi Covid-19.
Pemerintah menilai masyarakat Indonesia perlu dorongan khusus sehingga anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pada 2020 yang penyerapannya mampu mencapai 83,4 persen dari total pagu.
Upaya pemerintah dalam membantu masyarakat tersebut dilanjutkan untuk tahun ini bahkan dengan pagu lebih tinggi mencapai Rp699,43 triliun yang meliputi lima bidang.
Lima bidang tersebut terdiri atas kesehatan dengan pagu Rp172,84 triliun, perlindungan sosial Rp148,27 triliun, program prioritas Rp127,85 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp193,74 triliun, serta insentif usaha Rp56,73 triliun.
Bidang kesehatan meliputi diagnostic Rp6,68 triliun, therapeutic Rp61,54 triliun, vaksinasi Rp58,11 triliun, penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun, BNPB Rp0,86 triliun, bantuan iuran JKN Rp2,43 triliun, serta belanja penanganan Rp1,6 triliun.
Kemudian insentif perpajakan kesehatan Rp20,85 triliun, imunisasi reguler Rp1,44 triliun, realokasi BOK vaksinasi/APD Rp3,3 triliun serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun.
Perlinsos terdiri atas PKH Rp28,36 triliun, Kartu Sembako Rp43,09 triliun, BST Rp17,81 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp5,67 triliun, BLT Desa Rp28,8 triliun, subsidi kuota Rp3 triliun, iuran JKP Rp1,55 triliun.
Program prioritas meliputi padat karya K/L Rp37,37 triliun, pariwisata Rp7,67 triliun, ketahanan pangan Rp35,6 triliun, ICT Rp16,57 triliun, kawasan industri Rp10,54 triliun, BBI dan BBWI Rp2,4 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, serta program prioritas lainnya Rp7,71 triliun.
Program dukungan UMKM dan korporasi terdiri atas subsidi bunga KUR dan non KUR Rp40,81 triliun, BPUM Rp15,36 triliun, IJP Rp8,56 triliun, penjaminan loss limit Rp2 triliun, serta pembebasan rekmin, biaya beban dan abonemen Rp1,27 triliun.
Selanjutnya PMN untuk enam BUMN; LPEI dan LPI Rp46,86 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp66,99 triliun serta pembiayaan lainnya Rp11,9 triliun.
Terakhir yakni insentif usaha meliputi PPh 21 DTP Rp2,82 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp0,7 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp3,46 triliun, Bea Masuk DTP Rp0,49 triliun, PPN DTP perumahan Rp4,62 triliun, serta pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun.
Sekaligus pengurangan angsuran PPh 25 Rp19,71 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp4,43 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp6,53 triliun, PPN tidak dipungut KITE Rp0,004 triliun, serta carry over DTP tahun 2020 Rp0,88 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan terus memonitor berbagai kendala yang muncul dalam proses realisasi program PEN tersebut.
Presiden Joko Widodo pun menekankan akselerasi program PEN harus dipercepat dan tepat sasaran seiring realisasinya berjalan lambat yakni baru Rp219,65 triliun atau 31,4 persen dari pagu tahun ini per 11 Juni 2021.
Desakan akselerasi program PEN terus digaungkan mengingat konsumsi masyarakat sangat bergantung pada stimulus pemerintah yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya.
Terlebih lagi 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional sehingga realisasi belanja harus dipercepat dengan tidak melupakan ketepatan, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini dapat mencapai 7 persen setelah empat kuartal terakhir selalu berada di level negatif yaitu salah satunya melalui percepatan belanja program PEN.
Perkembangan PEN
Pelaksanaan program PEN dinilai oleh beberapa lembaga dan ekonom berhasil dalam mengurangi dampak pandemi baik pada masyarakat maupun korporasi dan usaha.
Lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai program PEN sangat membantu perbaikan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
“Kalau kita lihat dari perspektif seperti ketahanan masyarakat, ketahanan usaha, dan ketahanan ekonomi maka program PEN sudah sangat membantu,” kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, program perlinsos dapat membantu daya beli masyarakat karena targetting program semakin baik yakni hampir semua rumah tangga di bottom 40 persen menerima minimal satu bantuan.
Daya beli masyarakat meningkat tercermin dari perkembangan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tercatat meningkat dari 0,13 persen (mtm) pada April 2021 menjadi 0,32 persen (mtm) pada Mei 2021.
Sinyal penguatan daya beli masyarakat juga tercermin dari pertumbuhan signifikan pada peredaran uang kartal serta uang beredar M1 dan M2.
Menjelang lebaran, uang kartal meningkat pesat 15,32 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 11,3 persen.
Uang beredar M1 meningkat 17,4 persen (yoy) pada April 2021 dibandingkan periode sama 2020 sebesar 8,4 persen dan M2 meningkat 11,5 persen (yoy) pada April 2021 dibanding periode sama tahun lalu 8,6 persen.
Pemulihan kepercayaan masyarakat ini mendorong perbaikan permintaan domestik yang direspon positif oleh industri dengan meningkatkan aktivitas produksinya.
Hal itu terlihat dari PMI Manufaktur yang terus meningkat ke level 55,3 pada Mei 2021 atau naik dari posisi 54,6 pada April 2021 sehingga mencatat rekor survei tertinggi baru selama tiga bulan berturut-turut.
Hasil survei LPEM FEB Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi turut mencatat intervensi PEN membuat mayoritas responden dapat bertahan bahkan 29 persen mengalami peningkatan omzet dan 26 persen mengalami peningkatan keuntungan.
Sementara hasil survei PEN oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada 2020 menyatakan sebanyak 95 persen responden mengaku insentif perpajakan dinilai bermanfaat bagi wajib pajak (WP).
Untuk insentif PPnBM kendaraan bermotor berdampak pada penjualan mobil ritel April 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret sehingga mengindikasikan tingginya animo masyarakat terhadap fasilitas ini.
Tingkat penjualan mobil ritel di atas rata-rata Januari hingga Februari 2021 atau periode sebelum diberlakukan insentif PPnBM yakni 73 ribu per bulan.
