Jakarta, KP – DPRD Kalsel mengajukan permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kalsel ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) di Jakarta.
“Kita menyampaikan surat rekomendasi pengajuan penambahan kuota BBM yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK ke BPH Migas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan NB, Jumat (5/11/2021), di Jakarta.
Kunjungan tersebut didampingi perwakilan aksi demontrasi yang menamakan Aspirasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI).
Rosehan NB mengatakan, dirinya ditugaskan ketua DPRD untuk mendampingi perwakilan AKSI untuk menyampaikan aspirasi langsung di BPH Migas, supaya prosesnya bisa cepat dilaksanakan.
“Pertemuan tadi berjalan lancar, saya mengapresiasi BPH Migas banyak memberikan solusi-solusi yang disampaikan sehingga membuat perwakilan AKSI merasa puas,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Diantaranya, menawarkan Fuel Card untuk angkutan yang menerima subsidi, sehingga dapat mencegah pelangsiran terjadi lagi.
Perwakilan dari BPH Migas I Ketut Gede Aryawan menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kalsel bersama perwakilan sopir, dirinya berjanji akan mempelajari kembali permohonan Kalsel untuk penambahan kuota BBM.
“Sementara ini kuota BBM Kalsel saat ini baru terpakai 81 persen, nanti akan kita pelajari lagi untuk pembagian kuota BBMnya di akhir tahun, apakah layak untuk ditambah ditahun depan,” ungkapnya.
Wahyu selaku koordinator AKSI mengatakan, pihaknya merasa puas dengan pertemuan dengan BPH Migas, yang dimediasi Dewan Kalsel.
“Kita mendapatkan kesempatan bagus untuk bersuara, semua aspirasi bisa langsung diutarakan dihadapan koordinator pengaturan BBM BPH Migas,” ungkap Wahyu. (lyn/KPO-1)
