Banjarmasin, KP – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel mengingatkan Pemprov setempat agar jangan mengabaikan masalah lingkungan hidup.
Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota terburuk dengan angka 57.51 atau menempati urutan 26 dari 34 provinsi di Indonesia.
“Rendahnya IKLH Kalsel merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan, sehingga perlu berbagai upaya untuk memperbaikan,” kata juru bicara Fraksi PKS, H Gusti Rosyadi Elmi pada pemandangan umum fraksi terhadap Raperda RAPBD 2022 pada paripurna dewan, Senin (8/11) siang.
Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan agar Pemprov segera melakukan reboisasi (penghutanan kembali) dan rehabilitasi tutupan hutan dan lahan yang rusak.
Selain itu, melakukan perbaikan pemulihan fungsi sungai dan drainase dari hulu sampai hilir, gerakan perbaikan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis serta lebih menggalakkan gerakan revolusi hijau.
Usaha semua itu untuk menghindari banua dari darurat ruang dan bencana ekologis yang merupakan bagian dari degradasi lingkungan, seperti banjir yang melanda Kalsel hampir setiap tahun.
“Untuk optimalisasi perbaikan dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan itu semua sudah diatur dalam Perda Kalsel,” tambah anggota Komisi I DPRD Kalsel.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, H Karlie Hanafi Kalianda mengapresiasi Gubernur Kalsel yang menyusun RAPBD 2022 yang mulai dibahas, terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih atau mengalami selisih kurang Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melihat potensi bidang pendapatan yang masih bisa ditingkatkan, diantaranya sektor pendapatan asli daerah (PAD), yaitu penerimaan dari BUMD yang belum maksimal memberikan kontribusi.
“Kita perlu menggali potensi pendapatan daerah agar bisa membiayai pembangunan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, HM Rosehan NB.
Selain itu, belanja barang dan jasa diperhatikan di masa pemulihan ekonomi.
“Jadi belanja daerah lebih difokuskan pada kegiatan berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambah Waki Ketua Komisi III DPRD Kalsel. (lyn/KPO-1)
