Oleh : Dewi Yuanda Arga, S.Pd
Pemerhati Sosial kemasyarakatan
Kasus Covid-19 Republik Indonesi (RI) memang tengah melandai. Senin (18/10/2021), RI hanya mencatat 625 kasus tambahan baru. Namun ada sejumlah negara yang kini kembali dilanda ledakan Covid-19, sebut saja Cina, Inggris, Turki, Rusia dan beberapa negara di Eropa. (cnbcindonesia.com,19/10/2021).
Terdapat 200 kasus baru di Cina dalam seminggu terakhir. Saat ini, Cina mengunci tiga kota dan melarang penduduk setempat keluar rumah. Kasus terbaru ditemukan pada 17 Oktober di klaster wisata dan menyebar ke 11 provinsi. (makasar.terkini, 31/10/2021)
Lonjakan juga terjadi di sejumlah negara Eropa. Ceko dan Hongaria misalnya, di kedua negara tersebut kasus membengkak lebih dari 100 persen daripada pekan sebelumnya. Menurut data John Hopkins University, negara-negara Eropa seperti Kroasia, Denmark, Norwegia, dan Polandia masing-masing mengalami peningkatan kasus rata-rata mingguan, bahkan lebih dari 70 persen.
Bagaimana dengan Indonesia? Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo, Ph.D. menyatakan bahwa saat ini di Indonesia (kasus Covid) sedang turun, tetapi di negara lain masih ada sehingga tidak menutup kemungkinan “menjalar” ke Indonesia. Ini pilihan manusia. Kita belum bisa mengatakan kita bebas. Bersyukur iya, tetapi jangan takabur,” paparnya dalam “Kabar Petang: Awas! Gelombang Ketiga Covid-19” di YouTube Khilafah News, Sabtu (6/11/2021).
Ia mengingatkan untuk belajar dari pengalaman. “Di Indonesia, riak-riak atau gelombang Covid-19 polanya selalu didahului oleh mobilitas massa yang serentak dan jumlahnya masif. Kita ingat dengan varian Delta yang terjadi di India sampai begitu parahnya hingga Indonesia membantu oksigen. Namun, kita tidak menyadari akan sampai ke kita dan akhirnya betul-betul terjadi di tengah kita,” ujarnya.
Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, secara spesifik mengungkap bahwa walaupun Indonesia tengah mengalami penurunan kasus, prediksi gelombang ketiga pandemi Covid-19 akan terjadi akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022. Puncak gelombang ketiga ini terjadi sekitar awal Januari 2022. (merdeka, 1/10/2021)
Prediksi ini berdasarkan sejumlah hal, di antaranya mobilitas yang meningkat, hingga testing dan tracing yang masih rendah. Vaksinasi yang belum kuat, berbagai pelonggaran di sejumlah area, termasuk potensi varian Delta Plus dan kondisi libur panjang pada akhir tahun menjadikan peluang gelombang ketiga benar-benar di depan mata.
Singapura yang telah memvaksinasi 82 persen warganya saja kini tengah mengalami gelombang ketiga. Oleh karenanya, Indonesia yang belum sampai 30 persen patut waspada. Meskipun jumlah kasus tidak akan sebesar gelombang kedua, tetapi angka kematian akan cukup tinggi. Hal ini lantaran wilayah yang terprediksi terjangkit—pedesaan dan wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali—masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Belum lagi testing yang buruk menyebabkan virus terus menjalar dan pertumbuhan varian Delta Plus tidak terdeteksi.
Selain itu, problem program vaksinasi seperti minimnya persediaan dan birokrasi yang buruk menyebabkan makin cepatnya laju varian baru. Walaupun varian Delta Plus AY.4.2 yang dunia takuti belum masuk ke Indonesia, tetapi varian delta di Indonesia telah bermutasi menjadi 22 turunan. Artinya, sebenarnya telah ada 22 varian Delta Plus di Indonesia. (Kompas, 1/11/2021)
Akar masalah
Menurut para pakar, skenario terburuk Covid-19 akan berakhir pada 2025. Skenario terbaik selesai pada 2022. Tentu berharap dan berdoa agar dunia mendapatkan skenario terbaiknya di 2022 nanti. Namun demikian, skenario terbaik akan dapat jika dunia menyelesaikan masalah pandemi dengan cara terbaik pula, yaitu fokus pada keselamatan manusia.
Namun, sungguh sayang, selama solusi itu datang dari ideologi kapitalisme yang cacat, usia pandemi akan makin panjang. Tingkat kerusakan akibat pandemi akan makin besar. Sebab, fokus kerja ideologi ini bukanlah nyawa manusia, melainkan kepentingan korporasi besar.
Berdasarkan hal itu, tidak aneh jika vaksin terus menjadi bisnis negara-negara makmur. Negara miskin yang tidak bisa memproduksi vaksin lantaran hak paten ada di negara makmur, harus rela “dipermainkan”. Akhirnya, stok vaksin di negara miskin menipis dan membuatnya tidak bisa keluar dari pandemi. Padahal, dunia benar-benar membutuhkan kondisi steril dari virus di setiap tempat, agar virus bisa selesai berkembang biak.
Buruknya Keuangan Negara
Ini baru persoalan vaksin, belum persoalan lainnya seperti keuangan negara. Ideologi kapitalisme menjerat negara miskin untuk menggantungkan keuangan negaranya pada utang dan pajak. Sumber daya alam dan kekayaan lainnya yang harusnya bisa menjadi sumber keuangan negara miskin justru terkeruk habis oleh korporasi asing.
Walhasil, penyelesaian pandemi yang membutuhkan dana begitu besar menjadi tersendat. 3T (testing, tracing, treatment) tidak bisa berjalan masif akibat kekurangan dana. Negara miskin tidak memiliki dana untuk melakukan itu semua, bahkan subsidi bagi rakyat yang kelaparan pun sangat minim, bahkan tidak punya.
Belum bicara soal para pejabat pemburu rente yang dengan sadisnya mengorupsi dana hasil pinjaman dari negara makmur. Para pejabat seperti inilah yang lahir dari sistem demokrasi berasaskan kapitalisme sekuler. Mereka adalah pejabat ruwaibidhah (bodoh) yang tidak mengerti permasalahan sehingga menyelesaikan persoalan bukan merujuk pada pakar, tetapi pada “tuannya”.
Butuh Sistem Manusiawi
Pandemi yang berlarut-larut telah menegaskan kegagalan WHO dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. WHO dengan perspektif kapitalismenya telah menjadi rujukan seluruh negara dalam menangani pandemi. Misalnya saja solusi “new normal” yang WHO sarankan kala Covid-19 belum reda, lebih terlihat untuk mengakomodasi teriakan korporasi daripada menyelesaikan problem pandemi.
Jauh berbeda dengan sistem Islam yang bersandarkan pada wahyu. Penyelesaian pandemi adalah upaya penyelamatan nyawa manusia di atas kepentingan segalanya, termasuk ekonomi. Pengambilan keputusan semata berdasarkan pendapat para pakar untuk menyelesaikan pandemi. Ekonomi akan bangkit seiring terselamatkannya nyawa manusia. Kebijakannya pun akan konsisten berfokus pada penyelamatan nyawa.
