Pemerintah diminta serius menanggani persoalan banjir, dan jangan menyalahkan alam untuk bencana banjir akibat deras curah hujan maupun rob.
BANJARMASIN, KP – Kondisi banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah setempat.
Bahkan Exponen 66 melalui putranya H Anang Adenansi yakni Anang Rosadi meminta pemerintah serius termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di level kota atau provinsi.
“Kita minta mereka bersungguh-sungguh mengatasi persoalan air yang membanjiri beberapa daerah Kalimantan Selatan ini,” ucapnya saat dihubungi Kalimantan Post, Jumat (10/12) siang.
Pasalnya, ia menilai perlu kiranya realisasi pertanggungjawaban langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sejak tahun 2020.
Seperti keterbukaan informasi terkait berapa luasan yg sudah dibuka, dan dikeruk untuk diambil hasil alamnya ke masyarakat.
“Sehingga bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dengan retorika saja atau hanya sekedar antisipasi lalu membentuk satgas menangani korban banjir,” tegasnya.
Anang Rosadi juga meminta agar keseriusan dalam menangani banjir ini bukan semata-mata menyalahkan alam dan badai La Nina atau Rob .
Pasalnya ia melihat langkah yang diambil pemerintah Kota maupun provinsi seperti kagetan atau hanya sekedar penanganan sementara.
“Ketika kita sudah melakukan upaya-upaya terencana dan sistematis, kemudian muncul genangan air yg melebihi kapasitas, baru kita berkata curah hujan tinggi dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Tapi kalau tidak ada upaya serius bagaimana mungkin pemegang amanah hanya menyalahkan alam,” tambahhya menegaskan.
Bahkan ia menilai, statemen yang menyalahkan alam adalah sebuah pengingkaran atas rahmatnya Allah SWT.
“Allah tidak akan merusak ciptaannya, tapi manusialah yang zalim terhadap alam dan makhluk,” tukasnya.
Sehingga Anang melihat bahwa problem yang dialami sekarang ini memerlukan koreksi thd perencanaan tata kota. Baik dari segi drainase, sungai atau pembuatan trotoar.
“Jangan asal memenuhi kewajiban akan kota untuk pejalan kaki misalnya, tapi implikasi dari kesalahan perencanaan haruslah kita koreksi dengan baik,” ujarnya.
“Saya melihat perencanaan kita sangat perlu koreksi. ketika air pasang yang membuat air sungai terdorong masuk ke pemukiman. Tapi ketika surut air tidak bisa lagi kembali ke sungai baik hulu atau hilir. Ini pasti ada banyak faktor yang membuat kondisi tersebut,” sambungnya.
Faktor yang dimaksudnya tersebut seperti pendangkalan, kemiringan, tumpukan sampah ataupun karena daerah sungai yang diambil oleh oknum-oknum warga yang berada di bibir sungai.
“Pemerintah harus tegas dan keras. Jangan segelintir orang dilindungi atau dibiarkan mengambil sungai yang mengakibatkan banyak orang menderita,” tegasnya lagi.
Belum lagi kerusakan infrastruktur pemerintah seperti jalan yang akan rusak dan kerugian warga karena perabotannya rusak serta aktivitas ekonominya terganggu.
“Buanglah semua pencitraan politik bekerjalah untuk rakyat selagi amanah disandang, sebelum terlambat, peringatan Allah SWT mesti menjadi pedoman jika Agama masih menjadi pegangan,” tandasnya. (zak/K-7)
