Banjarmasin, KP – Insiden kecelakaan yang melibatkan armada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), yang baru-baru ini terjadi kembali menyorot perhatian.
Benar saja, insiden tersebut menimbulkan dua orang wanita yang menjadi korban akibat tertabrak salah satu mobil pemadam kebakaran swasta.
Menanggapi peristiwa itu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Damkar di Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Misranudin mengaku cukup menyayangkan peristiwa itu.
Pasalnya, bersama dengan pihak kepolisian, pihaknya sudah bekerja ekstra maksimal dalam mengimbau dan mengedukasi BPK di Kota Banjarmasin.
“Tiga bulan belakangan, BPK di masing-masing kecamatan sudah kami panggil. Bahkan, di masing-masing kecamatan, pertemuan kami lakukan dua kali. Tapi nyatanya, kejadian yang sama kembali terulang,” keluhnya, Kamis (6/1) petang di Balai Kota.
Disinggung terkait mengapa peristiwa itu bisa kembali terulang, lelaki yang akrab disapa Jeck itu menilai, lantaran tak ada payung hukum yang bisa ditegakan. Guna mengatur lebih ketat para BPK.
Ambil contoh dalam perda nomor 13 tahun 2008.
“Di situ hanya mengatur soal zonasi. Tapi, tak bisa ditegakkan lantaran tak adanya sanksi,” tekannya.
Kemudian, tak berjalannya aturan itu dipandang Jeck lantaran BPK menganggap pemko tidak memberikan kontribusi secara langsung.
“Armada milik mereka sendiri, bensin, mesin juga milik mereka. Itu keluhan yang banyak saya temukan di lapangan,” ungkapnya.
Lantas, apakah ada langkah lain yang bisa dilakukan agar insiden yang melibatkan BPK itu tak lagi terjadi?
Menjawab hal itu, Jeck mengaku perlu secepatnya adanya dinas khusus yang menaungi. Dengan adanya dinas khusus itu, maka akan ada aturan yang bisa ditegakkan.
“Sekarang masih digodok soal itu. Sebelum adanya dinas khusus, kami berharap kesadaran pimpinan BPK, agar aturan terkait pembagian zonasi itu bisa ditegakkan,” tutupnya.
Terpisah. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk dinas khusus damkar.
Dengan adanya Dinas Damkar ini, ia berharap agar kedepannya bisa lebih intens membina BPK yang ada di Kota Banjarmasin.
Disinggung terkait perda soal zonasi BPK yang tak kunjung bisa ditegakkan, Ibnu mengaku akan mencoba memetakan lagi pelaksanaannya.
“Minimal, perda itu bisa diterapkan bagi BPK yang berada di bawah naungan Bidang Damkar Kota Banjarmasin,” tandasnya.
Disamping itu, ia juga meminta agar seluruh relawan pemadam kebakaran di Bumi Kayuh Baimbai ini agar tetap mengedepankan keselamatan. Baik bagi petugas maupun pengguna jalan lain.
“Sudah kita sampaikan ke Kasatpol PP Damkar, untuk kembali mengingatkan agar niat untuk menolong orang (kebakaran) tetap memperhatikan keselamatan diri dan orang lain,” ujarnya.
“Mengejar api (kebakaran) itu memang tugas mulia. Tapi keselamatan juga perlu diperhatikan,” tuntasnya. (Zak/KPO-1).
