Paringin, KP – Bupati Balangan H Abdul Hadi melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Banjir. Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/01/2022) kemarin yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung. Dan diikuti oleh Walikota Banjarmasin, Bupati Banjar, Bupati HSU, Bupati HST dan Bupati Tala.
Selain penandatanganan, kegiatan juga diisi dengan penyerahan Dokumen Hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Berbasis Ekoregion Kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman dalam paparannya menyampaikan, KLHK membawa misi dari ibu menteri yang mana bagaimana arahan bapak presiden agar KLHK diminta melakukan kajian secara komprehensif dalam penanganan pasca banjir.
“Sehingga ada solusi yang permanen secara terstruktur, sistematis dan masif, serta kejadian banjir ini bisa kita kurangi ke depan dengan melakukan upaya-upaha nyata,” ucapnya.
Ruandha juga menyatakan Rencana Aksi Pengamanan DAS Barito, yang telah melewati serangkaian kajian bersama tim universitas dan instansi terkait.
“Dengan adanya MoU dari Gubernur ke bupati wali kota, maka diharapkan hasil kajian ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi pemerintah daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, ada beberapa rekomendasi aksi untuk upaya reduksi banjir. Salah satunya bangunan fisik, seperti pembangunan bendungan
Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada KLHK yang telah menyusun kajian Kompherensif berupa kajian pengaman lingkungan berbasis Ekoregion sebagai pondasi yang kuat untuk menyikapi ancaman Hidrometeorologi di Kalimantan Selatan.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengatakan, MoU tersebut merupakan salah satu upaya atau langkah pemerintah dalam meminimalisir musibah seperti banjir yang akan datang dan bisa membuat dampak yang besar.
“Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk meminimalisirnya dengan adanya tata kelola, diantaranya tata kelola air yang harus dilakukan. Sehingga diharapkan dengan adanya itu mampu mengurangi persoalan yang berkaitan dengan musibah,” katanya.
Sebut Paman Birin, penanganan dan pemulihan lingkungan hidup pasca banjir harus, merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Harus dengan perencanaan yang baik, diaplikasikan dengan baik. Jangan ada tikus-tikus yang mengurangi anggarannya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Balangan H Abdul Hadi, “Saya sangat senang dan bersyukur apa yang disampaikan Gubernur dan Dirjen PKTL dalam sambutannya tadi sudah menyebutkan prinsip-prinsip pengelolaan sungai dengan prinsip one river one manajemen, yang harus kita implementasikan, karena memandang sungai, di daerah aliran sungai itu tidak bisa sepotong-sepotong harus satu kesatuan manajemen,” ujarnya.
“Harapan kita program ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Balangan,” pungkas bupati. (srd/K-6)
