Oleh : Eddy Erwan Nopianoor
Statistisi Madya BPS Banjar
Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan cukai rokok pada tahun 2022 sebesar 12 persen berlaku mulai 1 Januari. Menurut pemerintah ada beberapa alasan kebijakan tersebut diambil, yaitu; 1. Mengendalikan konsumsi rokok; 2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; 3. Meningkatkan penerimaan negara; dan 4. Pengawasan barang cukai ilegal. Namun selain karena alasan-alasan tersebut diatas patut dicermati dampak kenaikan cukai rokok terhadap pengeluaran keluarga khususnya keluarga miskin. Dampak dari kebijakan tersebut tentunya adalah kenaikan harga rokok yang akan dibeli oleh masyarakat. Hal ini secara langsung akan menyebabkan pengeluaran keluarga untuk membeli rokok akan bertambah besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Maret 2021 mencapai 208 ribu orang atau 4,83 persen dari total penduduk. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2020 yang hanya sebesar 118 ribu orang atau 4,38 persen. Kenaikan jumlah ini semakin sulit dicegah karena sebagian besar penduduk miskin terjebak pada lingkaran besarnya pengeluaran konsumsi/belanja yang dikeluarkan untuk rokok. Mirisnya masih berdasarkan data dari BPS, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja rokok di Kalimantan Selatan lebih besar dari pengeluaran untuk membeli beras. Pengeluaran konsumsi rokok merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran konsumsi makanan jadi.
Mencermati pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan, sangat disayangkan masih besarnya pengeluaran untuk merokok mencapai lebih dari 10 persen. Pengeluaran untuk rokok sedikit lebih besar dari pengeluaran untuk beras. Pengeluaran untuk rokok tiga kali lipat dibandingkan pengeluaran daging, dua kali lipat pengeluaran telur dan susu bahkan 7 kali lipat dari pengeluaran untuk tempe maupun tahu. Fakta tersebut dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Lembaga riset IDEAS menemukan data bahwa bagi keluarga miskin perokok, rokok telah menjadi kebutuhan dasar setara dengan kebutuhan pangan. Pengeluaran untuk rokok bagi keluarga miskin menjadi prioritas tidak tergeser bahkan Ketika pandemi Covid-19 menerpa. Kemampuan perokok miskin untuk terus merokok bahkan di masa pandemic banyak terdorong oleh harga rokok yang murah sehingga terjangkau oleh kelompok miskin.
Informasi tersebut bisa jadi merupakan dasar yang menjadi alasan utama pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Banyak kekhawatiran, kecanduan rokok akan memaksa keluarga miskin melupakan pengeluaran terhadap pemenuhan gizi keluarga. Padahal Kalimantan Selatan masih menghadapi permasalahan terkait pemenuhan gizi keluarga, ditunjukkan oleh angka stunting yang masih cukup tinggi. Angka prevalensi stunting Kalsel pada tahun 2019 adalah sebesar 31,75 persen, lebih besar dari angka nasional 27,7 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menurunkan angka stunting karena berdasarkan rekomendasi WHO jumlah balita stunting harus di bawah 5 persen. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak. Berdarakan data kasus stunting paling besar terjadi pada keluarga miskin. Pemerintah daerah provinsi dan 13 kabupaten/kota saat ini fokus memperkuat penanganan kasus stunting pada anak balita. Tentunya hal tesebut membutuhkan peran keluarga agar secara bijaksana mengalokasikan pengeluaran belanja untuk memperkuat gizi keluarga. Sehingga patut diduga pengeluaran untuk rokok yang besar juga menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dalam penanganan kasus stunting.
Hal lain yang menarik terkait pengeluaran keluarga bahwa ternyata pengeluaran untuk kelompok makanan jadi lainnya yang salah satunya mie instan masih cukup besar yaitu mencapai 2,5 persen. Pengeluaran mie instan ini jauh lebih besar jika dibandingkan untuk pengeluaran sumber protein sederhana seperti tempe dan tahu yang memiliki porsi hanya sekitar satu persen dari pengeluaran. Padahal kita ketahui bersama jika mie instan tidak akan menambah gizi bagi keluarga, bahkan konsumsinya harus dibatasi untuk anak-anak.
Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Rokok yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan seharusnya ditinggalkan karena akan menurunkan tingkat kesehatan dan produktifitas penduduk miskin. Dengan menurunnya produktifitas maka semakin sulit penduduk miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Hasil penelitian di Indonesia, remaja mulai merokok pada umur yang sangat muda.
Pengalokasian ulang pengeluaran rokok dan mie instan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga memerlukan peran dan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi keluarga. Anak-anak yang paling rentan terdampak dari pengaruh kebiasaan merokok, baik secara Kesehatan maupun karena kebutuhan gizi yang terabaikan, harus menjadi alasan utama bagi kepala keluarga miskin perokok untuk mengurangi pengeluaran untuk rokok.
Untuk mengurangi pengeluaran untuk rokok keluarga miskin merupakan jalan panjang yang harus ditempuh pemerintah. Kebiasaan merokok bagi keluarga miskin seakan-akan sudah menjadi candu yang susah untuk dihilangkan. Oleh karenanya perlu intervensi pemerintah untuk mengurangi kebiasaan merokok. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menaikkan cukai rokok. Berbagai program bantuan pemerintah untuk keluarga miskin juga harus mulai diarahkan dalam upaya mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Salah satu contoh konkrit adalah bantuan PKH yang diberikan kepada ibu bukan kepada suami atau kepala keluarga. Langkah ini ditempuh dengan harapan bahwa ibu lebih memiliki kebijaksanaan dalam mengalokasikan bantuan tersebut pada pengeluaran konsumsi untuk meningkatkan gizi keluarga khususnya anak dan balita. Atau bisa juga program bantuan untuk keluarga miskin lainnya disyaratkan untuk berhenti merokok atau tidak merokok selama bantuan diberikan. Dengan pendapatan yang meningkat dan prioritas pengeluaran yang tepat, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin kelak akan memiliki daya saing sehingga mampu membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan.
