Pelaihari, KP – Komisi I DPRD Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.
“Kita melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa,” kata anggota Komisi I DPRD Kalsel, Imam Kanapi, usai kunjungan kerja ke Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, kemarin.
Imam Kanapi mengakui, pemanfaatan dana desa harus memberikan dampak positif pada kemajuan desa, termasuk pengelolaannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Kita akan apresiasi jika memang dana desa ini dikelola dengan baik, terutama bisa mencapai target yang diinginkan,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Camat Tambang Ulang, Ade Gumilar mengharapkan adanya masukan dari DPRD Kalsel untuk kemajuan masyarakat di Kecamatan Tambang Ulang, termasuk Desa Gunung Raja.
“Kita mengharapkan masukan dan bantuannya untuk kemajuan desa,” tambah Ade Gumilar, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanah Laut, H Bambang.
Sementara itu, Kepala Desa Gunung Raja, Samsiar mengakui, adanya kendala dalam pengelolaan dana desa pada 2021 lalu, diantaranya tidak bisa melaksanakan pekerjaan fisik bangunan.
“Karena pandemi Covid-19, maka anggaran difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional, berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat,” kata Samsiar.
Selain itu, salah satu program yang dijalankannya yaitu pipanisasi, sedikit berbenturan dengan proyek yang dikerjakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), yang terletak di pinggiran jalan perbatasan Desa Bati-Bati dan Desa Gunung Raja.
“Sampai saat ini masih belum ada penyelesaiannya,” tambah Kepala Desa Gunung Raja ini.
Samsiar mengakui, untuk pengelolaan BUMDes di desanya belum maksimal dan kedepannya akan diarahkan ke bidang perikanan dan perkebunan, yaitu ikan lele dan jagung.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas mengatakan, permasalahan dengan BPJN akan dibantu mediasi oleh rekan di Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.
“Nanti akan coba untuk mediasi dengan rekan di Komisi III,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Lebih lanjut, Suripno Sumas mengatakan, pada 2022 ini, Provinsi ingin terlibat lebih dalam pembangunan desa, dengan mengadakan pendidikan tenaga pendamping dan aparatur desa.
“Diharapkan nantinya menjadi SDM yang berkompeten dan bisa diandalkan,” ujar Suripno. (lyn/KPO-1)
