Kandangan, KP – Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad, membuka kegiatan asistensi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP), Kamis (10/2/2022) di Ruang Media Center Kantor Sekretariat Daerah setempat.
Asistensi dilaksanakan secara daring, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dengan narasumber yakni Ananda Juarsa.
Asistensi tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi SAKIP, yang dilakukan Kemenpan-RB pada 3 September 2021 lalu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS telah berupaya memenuhi rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP 2020 lalu, yang mendapatkan nilai 77,05 dengan predikat BB.
Pemkab HSS menargetkan, nilai SAKIP untuk tahun 2021 ini meningkat menjadi 80,1 dengan predikat A.
Beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya memantapkan perspektif kinerja yang berpedoman pada proses bisnis utama mengorientasi hasil, untuk selanjutnya menselaraskan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
Lalu, memantapkan kinerja internal maupun antar perangkat daerah, untuk meningkatkan sinergisitas dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah.
Wabup HSS Syamsuri Arsyad menuturkan, implementasi SAKIP yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Tetapi juga harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sehingga harapnya, instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. “Artinya perangkat daerah harus menjamin setiap rupiah yang digunakan, harus memiliki manfaat bagi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan,” terangnya.
Syamsuri Arsyad berharap, SAKIP bisa mendorong Perangkat Daerah lebih fokus pada pencapaian prioritas pembangunan dengan perencanaan matang, sehingga hasil konsisten dan berkala.
“Dengan SAKIP, para perangkat daerah lebih fokus dalam pencapaian pembangunan, melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegerasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala,” terangnya.
Ia menyebutkan, adanya implementasi SAKIP pemerintah daerah sudah merasakan maanfaatnya bagi masyarakat, yang dapat dilihat dari indeks pembangunan, angka kemiskinan, gini ratio, serta pertumbuhan ekonomi.
“Pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia sekitar 68,85, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 69,21. Lalu terjadi penurunan angka kemiskinan dari 2020 sekitar 5,17 persen menjadi 4,81 persen pada 2021. Sedangkan indeks gini ratio pada 2020 sekitar 0,3 turun menjadi 0,275 pada tahun 2021. Serta, membaiknya pertumbuhan ekonomi walaupun di tengah pandemi yang pada tahun 2020 dengan angka -1,19 persen menjadi 3.25 persen di tahun 2021,” paparnya. (tor/K-6)
