Oleh : Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Remaja
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Selasa (28/12) mengatakan penghapusan BBM jenis Premium merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan menuju energi hijau yang ramah lingkungan. Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya juga telah mencanangkan program Langit Biru agar masyarakat mau beralih dari BBM jenis Premium ke Pertalite, serta berhasil menurunkan emisi karbon sebanyak 12 juta ton.
Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) beroktan rendah jenis Premium dan Pertalite secara bertahap mulai tahun depan. Rencana ini berpotensi mengerek inflasi dan menekan konsumsi masyarakat pada tahun depan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengarakan, dampak perubahan kebijakan tersebut akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap inflasi. Dampak langsungnya terhadap sektor transportasi terutama darat yang berhubungan langsung dengan konsumsi Premium dan Pertalite.
“Karena berpengaruh ke transportasi, maka ini juga punya efek domino ke sektor lainnya, terutama (inflasi) bahan-bahan makanan,” kata Faisal kepada Katadata.co.id. Ia menjelaskan, meski tak semua aktivitas logistik bahan makanan menggunakan bahan bakar premium, penghapusan Premium dan Pertalite akan memberikan dampak psikologis. Hal ini karena bahan bakar yang dapat dikonsumsi memiliki harga lebih mahal. Meski tidak semua aktivitas logistik bahan makanan menggunakan bahan bakar premium, menurutnya dampaknya secara psikologis akan terasa.
Selain itu, secara historis kenaikan harga BBM juga secara simultan ikut mengerek kenaikan harga-harga bahan makanan. Faisal memperkirakan penghapusan BBM jenis premium dan pertalite akan memberi andil tambahan inflasi sebesar 1-2 persen. Namun jika penghapusan dilakukan secara bertahap, yakni pada premium terlebih dahulu, maka tambahan inflasi kemungkinan di bawah 1 persen. Hal ini karena konsumsi Premium tidak setinggi Pertalite. Distribusi Premum juga hanya di beberapa daerah tertentu.
Disisi lain, ia mengingatkan, terdapat sejumlah kebijakan lain yang berpotensi mengerek kenaikan inflasi tahun depan. “Masalahnya yang naik bukan hanya BBM, tetapi juga LPG, listrik kemudian PPN juga naik,” kata dia. Langkah pemerintah menghapuskan penggunaan BBM ini berpotensi berdampak meluas bukan hanya inflasi, tetapi menggangu prospek pemulihan konsumsi masyarakat tahun depan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua mengatakan dampaknya terhadap konsumsi akan terasa apabila transisi dilakukan tidak bertahap.
Belum lagi seperti yang disinggung Faisal sebelumnya, perubahan kebijakan ini bersamaan dengan kenaikan harga diatur pemerintah lainnya pada tahun depan. Hal ini akan mendorong masyarakat menahan konsumsi untuk barang durable goods seperti otomotif. “Kalau dilakukan secara langsung, perubahan dari Premium ke Pertamax tentu bisa berpengaruh ke daya belinya sehingga untuk konsumsi lain-lainnya bisa terpengaruh juga,” kata Josua kepada Katadata.co.id.
Kabar rencana penghapusan BBM jenis premium dan pertalite kembali berhembus beberap waktu terakhir. Bahwa untuk mengurangi emisi karbon maka direkomendasikan agar BBM yang dijual adalah RON 91 ke atas, dalam hal ini Pertamax. Penghapusan kemungkinan akan dilakukan secara bertahap yakni premium terlebih dahulu. Sementara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah mengklarifikasi bahwa saat ini belum ada rencana atau kebijakan pemerintah untuk menghapuskan Pertalite.
“Hari ini tidak ada kebijakan untuk menghapuskan Pertalite masih ada di pasar tapi kami mendorong agar menggunakan (BBM) yang lebih baik, yaitu Pertamax, agar bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon di Indonesia,” ujar Nicke di Istana Wakil Presiden. Penggunaan premium pada mesin membuat fuel economy tidak optimal serta emisi gas buang lebih kotor. Sehingga premium dan pertalite yang memiliki angka oktan rendah dinilai tidak ramah lingkungan.
Tak bisa dipungkiri, premium dan pertalite adalah BBM favorit masyarakat karena harganya yang terjangkau. Apalagi di masa krisis ekonomi seperti saat ini, masyarakat harus pintar berhemat, termasuk urusan BBM. Namun, penggunaan premium dan pertalite berdampak serius pada lingkungan. Jika premium dan pertalite dihapus, masyarakat akan makin terbebani. Rakyat yang sudah terpukul oleh wabah masih harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli pertamax.
Jika saja BBM beroktan tinggi dijual dengan harga yang terjangkau, tentu masyarakat mampu membelinya. Dengan sendirinya premium dan pertalite ditinggalkan. Namun pertamax nyatanya dibanderol dengan harga tinggi, sehingga akhirnya tak terbeli. Rakyat kecil akan bisa beli, jika negara memberi subsidi.
Rencana penghapusan premium dan pertamax dilakukan Pertamina berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 20 Tahun 2017. Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar minimal mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51 (kompas.com, 28/6/2020). Saat ini Pertamina masih menyalurkan BBM jenis premium dan pertalite, namun pemerintah akan mengurangi produksinya.
Rencana tersebut merupakan upaya untuk mengurangi emisi gas karbon dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan. Pemerintah akan lebih fokus untuk memproduksi BBM yang lebih ramah lingkungan ke depannya. Energi ramah lingkungan atau energi hijau menjadi isu penting dunia di abad ini. Lingkungan hidup semakin rusak akibat industrialisasi yang digeber tanpa batas oleh kapitalisme. Sistem kapitalisme terus menggenjot produksi, demi keuntungan materi.
Tak peduli alam makin rusak dan udara makin kotor sehingga berujung pada munculnya aneka penyakit. Sejarah perusakan alam secara masif telah dimulai sejak revolusi industri pada abad ke-17 dan 18 di Eropa. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan telah mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Sementara kesejahteraan ekonomi pada sebagian orang, telah menciptakan gaya hidup yang semakin abai terhadap lingkungan. Semua ini berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Masyarakat dunia didorong untuk beralih dari bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) kepada sumber energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin, dan nuklir. Namun kampanye energi hijau seolah basa-basi tanpa realisasi. Protol Kyoto memang telah diratifikasi lebih dari seratus negara. Namun energi hijau tetap mahal, tak terjangkau kantong khalayak. Ditambah industrialisasi yang terus digeber tanpa henti. Akhirnya udara yang segar bebas polusi tak kunjung kita nikmati.
Kita butuh energi yang ramah lingkungan. Negara bertanggung jawab untuk menyediakannya bagi rakyat. Rakyat itu apa kata pemimpinnya. Jika pemimpin mau memfasilitasi rakyat untuk menggunakan energi hijau, tentu rakyat akan sukarela menaatinya. Untuk mewujudkan hal ini butuh kepemimpinan yang bermental melayani rakyat. Bukan penguasa yang berwatak pengusaha. Selalu mencari untung dalam segala kebijakannya. Apalagi Allah SWT telah menganugerahkan potensi alam yang luar biasa bagi umat manusia.
Indonesia diberkahi dengan banyak sumber energi terbarukan yang potensial. Menurut International Energi Agency, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan 75.000 megawatt tenaga air, 4,80-kilowatt jam per meter persegi per hari tenaga surya, 32.654 megawatt biomassa dan memiliki 40 persen cadangan panas bumi dunia dengan besaran 28.000 megawatt. Berbekal hal ini, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan energi dalam negeri. Namun sayang, saat ini pemenuhan energi negeri ini 92% dari fosil dan hanya 8 persen energi terbarukan.
Lambatnya pengembangan energi terbarukan disebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Apalagi mayoritas komponennya impor, sehingga mahal. Jelas permasalahan terkait energi ini akan selesai dengan solusi Islam, ditopang oleh sistem sahihnya yakni sistem Khilafah. Penerapan Islam akan mewujudkan rahmatan lil ‘alamin. Jadi, industrialisasi dalam Khilafah juga akan mewujudkan rahmat bagi semesta. Industri dalam Khilafah tidak merusak alam.
Khilafah juga akan mengembangkan energi yang ramah lingkungan dengan dukungan dana dari pos fai’ wa kharaj, yakni bisa dari hasil pengelolaan kekayaan alam. Pengembangan energi hijau semaksimal mungkin mengoptimalkan kemampuan dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor komponen. Hal ini bisa dilakukan karena negeri-negeri muslim punya banyak cendekiawan. Hanya saja mereka butuh dukungan sistem, baik terkait dana maupun kebijakan. Hasil dari pengembangan energi hijau bisa dijual murah pada rakyat.
Bisa juga negara mengambil untung asalkan tidak memberatkan rakyat, hasil keuntungan tersebut harus dikembalikan lagi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan sistem Khilafah, rakyat bisa merasakan energi ramah lingkungan. Langit biru bisa mewujud nyata, bukan hanya mimpi. Dengan penerapan Islam kaffah, kebaikan dirasakan manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan seluruh alam. Jelaslah bahwa khilafah mewujudkan rahmatan lil ‘alamin. Maka jika menginginkan udara yang bersih, sistem Khilafahlah jawabannya.
