Martapura, KP – Dalam upaya memperkecil kesenjangan gender pada pembangunan, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Pemkab Banjar melalui Dinsos P3AP2KB kemudian melaksanakan Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Terpilah Gender dan Anak, di Aula ex Dispora, Martapura.
Kegiatan dibuka Kadis Sosial P3AP2KB diwakili Kabid PPPA Merilu Ripner dan dihadiri SKPD serta instansi terkait di luar pemerintahan.
”Inpres tersebut pada dasarnya menghendaki agar masalah gender merupakan bagian yang harus diperhitungkan dan dimasukkan dalam setiap tahap pembangunan, mulai perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi,” ucapnya.
Dijelaskannya, pengumpulan data terpilah gender dan anak adalah pengumpulan sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran atau fakta mengenai persoalan perempuan dan anak.
”Juga data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya dan kekerasan,” tandasnya.
Dia berharap tersajinya data terpilah gender dan anak, dapat mengidentifikasi masalah, membangun opsi lebih efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsive dalam pelaksanaan pembangunan.
”Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” katanya.
Data gender dan anak, tambahnya, tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian dari pihaknya saja, namun harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data seluruh lintas sektor di Kabupaten Banjar. (Wan/K-3)
