Banjarmasin, KP – Seluruh penghuni gubuk liar di bawah Jembatan Antasari yang baru saja ditertibkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banjarmasin pada Senin (14/03) kemarin, menolak tawaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Padahal, Pemko Banjarmasin sendiri sudah menawarkan dua alternatif hunian bagi para penghuni kolong jembatan yang ada di dekat gedung Plaza Mitra tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, tawaran hunian baru tersebut ada di rumah singgah dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Ganda Maghfirah.
Namun, sayangnya tidak ada satupun penghuni kolong jembatan yang mau tinggal di Rumah Singgah maupun Rusunawa.
“Sudah kita tawarkan dua alternatif itu, tapi mereka tetap tidak mau,” ucapnya saat ditemui awak media di Balai Kota, Selasa (15/03) sore.
Ia menilai, hal tersebut seakan menandakan, bahwa mereka masih berpotensi bakal kembali menempati kolong jembatan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.
“Alasannya karena jauh dari tempat mereka bekerja di Pasar Lima,” ungkap lelaki yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) di DPRD Kota Banjarmasin itu.
Benar saja, Iwan menerangkan, bahwa memang mayoritas warga yang menempati kolong jembatan tersebut berprofesi sebagai buruh angkut dan pengupas bawang di kawasan Pasar Sudimampir dan Pasar Baru.
“Makanya mereka bersikeras tak ingin menerima tawaran kita,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, penertiban gubuk liar atau yang biasa disebut dengan nama rumah bedeng di kolong jembatan Antasari ini bukan lah kali pertama dilakukan.
Warga yang menjadi penghuni pun sudah beberapa kali berganti. Meski tak dipungkiri masih ada penghuni wajah lama.
“Dari penghuni awal tidak ada mau pindah. Padahal di rumah singgah tidak dikenakan biaya sepeserpun dan diberi makan tiga kali sehari. Kalau di Rusunawa memang dikenakan biaya sewa,” pungkasnya.
Lebih jauh, Iwan menjelaskan, jauh sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi rumah bedeng untuk mendata dan memverifikasi warga disana.
Hasilnya diakui Iwan, memang ada beberapa dari mereka yang bukan warga Banjarmasin, dan telah dikembalikan ke daerah asalnya.
“Ada yang warga Batola. Karena itu, yang bersangkutan kita kembalikan dan diberi ongkos transport untuk menuju daerah asal. Jadi penghuni yang sekarang rata-rata adalah wajah baru,” ungkapnya.
Kemudian, dari hasil pemantauan petugas Dinsos yang ikut penertiban kemarin mendapati ada sekitar tujuh kepala keluarga yang menghuni kolong jembatan.
Dan sebagian dari mereka ternyata ada yang berstatus sebagai warga Banjarmasin.
“Jadi mereka yang KTP nya Banjarmasin kita usulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (bansos) tahun ini,” tutup Iwan.
Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Banjarmasin kembali menerjunkan puluhan personel untuk menertibkan rumah bedeng yang ada di kolong jembatan tersebut.
Penertiban sendiri bukan kali pertama. Bahkan untuk menghindari berdirinya bangunan-bangunan liar, pihaknya sempat memasang teralis untuk memagar kawasan sekitar.
Sayangnya, hal itu tidak menjadi penghalang bagi sebagian oknum warga untuk kembali ke kolong jembatan.
Camat Banjarmasin Tengah, Diyannor pun menginginkan, agar kolong jembatan Antasari tidak hanya ditutup dengan teralis saja. Melainkan juga dengan beton.
“Dengan teralis masih bisa dipotong dan warga kembali lagi ke kolong jembatan. Semoga dana di SKPD memungkinkan untuk ditutup menggunakan beton,” harapnya. (Kin/K-)
Teks foto : Tertibkan – Puluhan petugas Satpol-PP Kota Banjarmasin saat membongkar sekaligus membersihkan gubuk liar di bawah kolong Jembatan Antasari, Banjarmasin (KP/Zakiri)
