Batulicin, KP – Menyusul berhasilnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengelola sektor kepariwisatanya membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menjadikan Kabupaten Banyuangi sebagai Kabupaten sasaran untuk ditiru cara pengembangan pariwisata agar bisa di kembangkan di kabupaten Tanah Bumbu.
“Menyikapi hal ini, atas arahan Bupati HM. Zairullah Azhar, kami ke Banyuwangi,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Bumbu, Hj. Mariani.
Bupati juga meminta jajarannya belajar dengan sebaik-baiknya, dengan harapan pulang dari Banyuwangi bisa memajukan potensi wisata yanga sudah tergarap maupun yang belum tergarap di Tanah Bumbu, tambahnya.
Lebih jauh jelasnya, Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis berada di tenggara pulau Kalimantan, juga menjadi pintu gerbangnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena Tanah Bumbu bertetangga dengan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Posisi Tanah Bumbu berada di perbatasan dengan IKN, seperti halnya Jakarta dengan Tanggerang. Maka Tanah Bumbu adalah Tanggerangnya,” jelasnya.
Karena dengan posisi sangat menguntungkan itu, maka Kabupaten Tanah Bumbu mempersiapkan diri menyambut IKN, dengan harapan daerah kami bisa menjadi tempat tujuan wisata bagi warga IKN ujar dia.
Dipilihnya Kabupaten Banyuangi sebagai tempat kunjungan kerja karena Kqbupaten Banyuwangi daerah yang berhasil mengelola sektor pariwisata. Dimana semua Organisasi Perangkat Daerahnya terfokus pada Pariwisata.
“Nah itulah yang menjadi perhatian Pemkab Tanbu untuk belajar dan menggali informasi bagaimana pengelolaan pariwisata di Banyuwangi,” ucapnya.
Terkait kujungan Pemkab Tanah Bumbu Ke Kabupaten Banyuangi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Banyuwangi, mengatakan, pengelolaan pariwisata perlu adanya Kerjasama semua pihak. Misal saja Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintasnya. Keberadaan Dishub penting dalam berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan festival pariwisata yang berkaitan dengan penggunaan jalan.
“Satu Festival melibatkan semua SKPD. Apakah itu Dinas PUPR, Dishub, DLH, Dinas Pariwisata dan lainnya. Semua harus saling membantu dan siap terlibat di dalamnya,” sebutnya.
Sehubungan dengan destinasi wisata, jika ada desa yang memiliki potensi wisata, maka Pemkab Banyuwangi akan datang ke desa tersebut untuk mendorong dan memberikan masukan kepada mereka bagaimana sebuah destinasi wisata terbentuk.
Mulai dari membentuk Pokdarwis, hingga masyarakat mengerti pariwisata. Karena destinasi wisata tidak boleh merugikan masyarakat, tapi wajib menguntungkan masyarakat, selain itu Pariwisata juga tidak boleh merusak alam, itu yang dilakukan di Banyuwangi.
“Pariwisata juga tidak boleh merusak alam,” ucap Kadis Pariwisata Banyuwangi. (han)
