Banjarmasin, KP – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 pada paripurna dewan, Rabu (30/3/2022), di Banjarmasin.
“Kali ini, kita sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2021,” kata Sahbirin Noor pada paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Sahbirin mengatakan, Kalsel telah menetapkan Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021-2026 pada Maret ini.
“Namun, pembangunan daerah Kalsel 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Kalsel 2016-2021, dengan visi Kalsel Mapan (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikarai dan berdaya saing,” jelas Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.
Paman Birin mengungkapkan, pada 2021, Kalsel masih menghadapi permasalahan global oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat pandemi Covid-19, yang cepat menyebar di berbagai negara di dunia.
Hal ini terlihat pada pendapatan daerah Kalsel yang ditetapkan sebesar Rp6,73 triliun, namun hanya terealisir Rp6,63 triliun atau 98,44 persen.
Kendati demikian, pendapatan asli daerah mampu melebihi target, dari target Rp3,55 triliun dapat direalisasikan Rp3,56 triliun.
Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp3,09 triliun, terealisasi sebesar Rp2.97 triliun atau 95,92 persen. Sedangkan target lain lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp83,47 miliar, terealisir lebih dari Rp85,99 miliar.
Sedangkan realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan, terdiri dari alokasi belanja daerah Rp6,96 triliun, hanya direalisir Rp6,43 triliun.
Paman Birin juga menyampaikan capaian pembangunan untuk indikator mikro, seperti di sektor pembangunan sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia, terlihat grafik peningkatan jika dibandingkan tahun awal RPJMD 2016-2021.
“Pada 2021, IPM Kalsel berada di angka 71,28, meningkat dari capaian 2016 yang tercatat di angka 69,05,” tambahnya.
Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke belakang cukup stabil berada di kisaran 4,09 hingga 5,28 persen, sebelum terjadi pandemi di tahun lalu.
“Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalsel terkontraksi hingga -1,82 pada 2020. Namun, kini terlihat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,48 persen,” jelas Paman Birin.
Ditambahkan, kemajuan di sektor perekonomian ini merupakan kerja keras semua pihak, sehingga pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan juga membaik.
“Kalsel menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dari seluruh provinsi jauh dibawah angka kemiskinan nasional yaitu 9,71 persen, karena hanya berada di angka 4,56 persen,” ujarnya.
Secara umum, capaian ini berkat program-program jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga dampak pandemi ini dapat ditekan. (lyn/KPO-1)
