Banjarmasin, KP – Terhitung per Senin, 30 Mei 2022, keamanan di gedung Balai Kota Banjarmasin resmi diambil alih oleh security alias satpam dari tenaga outsourcing.
Padahal sebelumnya keamanan pada salah satu objek vital pemerintahan di Kota Seribu Sungai ini dijaga ketat oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat.
Alhasil aparat Satpol-PP Kota Banjarmasin yang biasanya berjaga di pintu masuk gedung maupun ruang kerja wali kota ditarik kembali ke Markas Satpol-PP
Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Banjarmasin, Hendra menjelaskan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarmasin yang terbit pada tanggal 27 Mei lalu.
“Kita diminta untuk pengalihan penjagaan objek vital Pemko. Pos satu, Pos dua, depan ruang wali kota, wakil wali kota dan sekda,” ucapnya saat ditemui awak media di lobi Balai Kota, Senin (30/05) siang.
Menurutnya, jumlah security yang saat ini bertugas mengamankan gedung Balai Kota sedikitnya berjumlah 25 orang. Mereka akan dibagi lagi ke tempat kerjanya di lima titik penjagaan.
“Ini hampir sama seperti yang sudah diterapkan di kantor DPRD Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Meski demikian, Hendra menekankan, selama beberapa hari kedepan penjagaan Balai Kota akan tetap dibantu oleh personel Pol PP. Dengan tujuan untuk memudahkan tenaga outsourcing beradaptasi dengan lingkungan Balai Kota.
“Maksimal sampai enam hari kedepan personel Pol PP akan tetap diperbantukan untuk adaptasi. Seperti mengenalkan lingkungan Pemko dan pejabat-pejabat,” jelasnya.
Lantas, akan dikemanakan personel Pol PP yang selama ini berjaga di Balai Kota?
Terkait hal itu, Hendra menjelaskan bahwa mereka akan ditarik untuk memaksimalkan penebalan penjagaan di Markas Komando (Mako) Satpol PP dan Rumah Dinas (Rumdin).
“Sebelumnya ada 15 personel yang berjaga. Kita ambil dari tiga regu yang berbeda,” pungkasnya.
Kedepannya, ia menambahkan, anggota Satpol yang bertugas di PAM OBVIT fungsinya akan kembali ke keamanan ketertiban alias patroli.
“Ada 57 orang personel. Ton 6 selama khusus PAM OBVIT. Kedepannya juga 2023 ada 10 titik. Mungkin masih nempel tapi posisinya tidak seperti dulu lagi,” ungkapnya.
Disinggung apa yang menjadi alasan Pemko merubah penjagaan dari Pol PP menjadi tenaga outsourcing, Hendra membeberkan bahwa hal itu sudah dianggarkan di bagian umum Setdako Banjarmasin.
“Karena sudah dianggarkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)nya pun juga milik Bagian Umum,” pungkasnya tanpa menjelaskan secara rinci anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan jasa keamanan ini.
Sayangnya, sampai berita ini ditulis, Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Yusna Irawan belum juga menjawab upaya konfirmasi awak media. (Kin/K-3)
