Banjarmasin, KP – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin menggelar sarasehan bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan (Kalsel), di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Rabu (8/6).
Sarasehan yang mengusung tema ‘BPJS Kesehatan Menjawab Kemudahan Layanan di Era Digital’ ini merupakan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun 2022.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap program JKN-KIS, dimana sekarang pelayanannya semakin mudah untuk didapatkan.
Hadir dalam sarasehan ini, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pusat, David Bangun, Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai, pengurus PWRI pusat, dan ratusan anggota PWRI Kalsel.
Selain berhadir langsung, anggota PWRI Kalsel di sejumlah kabupaten juga mengikuti sarasehan tersebut secara daring.
Dalam sambutannya, Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Pusat, David Bangun meminta kepada seluruh anggota PWRI Kalsel dapat menjadi duta dalam mensosialisasikan pentingnya program JKN-KIS, terutama mulai dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.
“Banyak masyarakat yang belum mengerti kenapa JKN ini menjadi kewajiban. Kami harap anggota PWRI Kalsel bisa menyampaikan manfaat menjadi peserta JKN dengan adanya sistem kegotongroyongan. Yang sehat hari ini membantu yang sakit hari ini, atau yang sakit di kemudian hari akan dibantu oleh yang sehat saat itu,” ujarnya.
David Bangun menambahkan, dari sisi perluasan, saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 242 juta dari 274 juta penduduk Indonesia.
“Tetapi tantangan ke depan masih sangat berat, karena mandatnya adalah kurang lebih 275 juta atau 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia di tahun 2024 harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Artinya, ada 35 juta lagi penduduk yang belum menjadi peserta,” bebernya.
Dikatakannya, di bidang kesehatan, Indonesia saat ini bisa dibilang sangat maju karena asuransi sosial yang disediakan sudah mencakup lebih dari 87 persen penduduk Indonesia.
“Dulu, sebelum ada BPJS Kesehatan banyak yang mengatakan orang miskin itu dilarang sakit, karena biaya kesehatan yang tinggi. Tapi sekarang, tidak perlu khawatir, karena 130 juta lebih penduduk Indonesia saat ini iurannya ditanggung oleh pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWRI Kalsel, Noor Aidi, sangat mengapresiasi segala kemudahan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
“Bahkan nanti, hanya dengan menggunakan KTP atau memasukkan NIK saja peserta sudah bisa mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Noor Aidi juga menyambut baik jika anggota PWRI Kalsel bisa menjadi bagian dari duta JKN untuk menyampaikan informasi tentang berbagai kemudahan dan keuntungan menjadi anggota BPJS Kesehatan.
“Saat ini jumlah anggota PWRI di Kalsel sekitar 2 ribu orang. Mungkin bisa saja lebih jika didata ulang lagi. Karena kita baru ini bisa berkumpul lagi setelah pandemi Covid-19,” imbuhnya. (Opq/KPO-1)
