Banjarmasin KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno diminta, agar SKPD di lingkungan Pemko bekerja ekstra dalam upaya memaksimalkan capaian target pendapatan asli daerah (PAD)
” Masalahnya karena PAD merupakan salah satu penopang terbesar dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarmasin ,” kata Tugiatno.
Harapan itu disampaikannya kepada {KP} Minggu (26/6/2002) menanggapi capaian PAD yang dinilai masih rendah.
Dalam rapat kerja dengar pendapat digelar komisi II DPRD Kota Banjarmasin belum ini hingga Juni 2022 ini penerimaan PAD baru terealisasi masih di bawah angka 35 persen.
Menurutnya merealisasikan target PAD itu harus dilakukan, sebab Banjarmasin tidak punya sumber daya alam, selain dari sektor perdagangan dan jasa sebagai andalan.
Terkait belum maksimalnya capaian PAD ini, Tugiatno meminta Wali Kota Ibnu Sina melakukan evaluasi terhadap SKPD yang capaian PAD nya masih rendah.
” Seperti halnya Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga (Disparpora) yang hingga saat ini capaiannya nol persen dari hasil pajak minuman beralkohol yang mestinya diterima,” ungkapnya.
Selain itu ia juga menekankan pihak Pemko agar mengambil sikap tegas dalam menyikapi wajib pajak maupun retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
Kembali Tugiatno meminta agar setiap SKPD yang menarik pajak maupun retribusi bekerja untuk memenuhi capaian PAD yang telah ditargetkan.
” Mumpung waktunya masih sekitar enam bulan lagi,sehingga diharapkan target realisasi PAD pada tahun 2022 ini capaiannya minimal 100 persen,” harap pimpinan dewan dari PDIP ini.
Dijelaskan, total APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.080.584.472.610. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 1.942.325.655.535.
Seluruh APBD tahun 2022 tersebut bersumber dari penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.787.769.906.903.
Diantaranya kata Tugiatno, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 387.525.607.732, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.093.550.943.621 ditambah sumber pendapatan lain yang sah. (nid/K-3)
