Pelaihari, KP – Komisi I DPRD Kalsel melakukan monitoring tapal batas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan masyarakat setempat.
“Kita perlu monitoring tapal batas perusahaan dengan masyarakat setempat,” kata anggota Komisi I DPRD Kalsel, Gusti Miftahul Chotimah, usai memimpin rombongan ke PT Jorong Barutama Grestone (JBG), Jumat (8/7), di Pelaihari.
Menurut Emma, panggilan akrab Gusti Miftahul Chotimah, monitoring tapal batas antara perusahaan dengan masyarakat ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya permainan–permainan dari perusahaan yang tidak seharusnya terjadi.
“Monitoring seperti ini dapat mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan,” tambah politisi Partai Nasdem.
Diungkapkan, monitoring merupakan langkah antisipasi Komisi I DPRD Kalsel agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. “Perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan nyaman, dan masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat dengan adanya perusahaan di tengah–tengah mereka,” ujar Emma.
Perwakilan PT JBG, Gede Widiade mengaku senang mendapat kunjungan dari DPRD Kalsel, karena banyak masukan yang didapat dari pertemuan tersebut, terkait tapal batas dengan masyarakat.
Lebih lanjut Gede Widiade menerangkan, perusahaan yang dipimpinnya ini sudah bergerak lebih dari 10 tahun. “Sampai saat ini relatif belum pernah berkonflik dengan masyarakat sekitar,” ujarnya. (lyn/K-1))
