Banjarmasin, KP – Ombudsman Kalsel meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kalsel fokus pada peningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
Diantaranya, melengkapi standar pelayanan, memperkuat SDM dan sarana prasarana pembelajaran serta membangun pencegahan maladministrasi dalam pelaksanaan berbagai program kerja dan rencana aksi.
“Jadi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan daripada menimbulkan polemik,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman kepada KP melalui whatsapp, Rabu (13/7), di Banjarmasin.
Hal ini terkait surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel yang ditujukan kepada seluruh kepala SMA, SMK SLB, guru, tenaga kependidikan, ASN dan PTT di lingkungan instansi tersebut, yang beredar dan viral, sehingga menimbulkan pro dan kontra.
Menurut Hadi, surat tersebut tidak berlaku mengikat, jadi kami minta supaya tidak ada konsekuensi apapun ke para pihak tertuju, baik dari sisi penilaian kinerja maupun pengembangan karier.
“Agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan kepala sekolah, guru dan pegawai,” jelasnya.
Hadi juga menyarankan agar upaya-upaya konsolidatif di internal dilakukan secara lebih efektif, misal dengan dialog dan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Karena surat ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat ada permintaan tanggapan balik atas surat tersebut,” tambah Hadi.
Selain itu, Hadi juga meminta yang bersangkutan melakukan klarifikasi ke masyarakat terkait kebenaran, maksud dan tujuan dari surat tersebut.
“Ini perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam surat yang tanpa kop dan cap stempel basah tersebut, Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun meminta dukungan terkait penerimaan dirinya secara ikhlas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel usai dilantik Gubernur Kalsel pada 14 April 2022 lalu.
Kemudian, juga mempertanyakan perihal pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah di Banua.
Dalam surat tersebut, Muhammadun meminta agar unsur kependidikan, baik secara perorangan maupun kelompok untuk membuat surat persetujuan balik terhadap dua poin yang disampaikannya, dengan tenggat batas waktu 4 Juli 2022. (lyn/KPO-1)
