Banjarmasin, KP – Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merasa kurang mendapatkan perhatian, terutama dalam kesetaraan, kesejahteraan dan kompetensi (K3).
“Guru PAUD merasa semacam ketidakseimbangan atau kekurangan perhatian,” kata Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kalsel, Hj Adawiyah.
Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (31/8) siang.
Adawiyah mengatakan, tiga hal yang harus menjadi perhatian yaitu kesetaraan, kesejahteraan dan kompetensi (K3).
“Kekurangperhatian terutama terkait K3, karena dengan aturan terbaru kurang memberi peluang buat guru-guru PAUD yang non formal,” tegas Buda Adu, panggilan akrab Adawiyah.
Padahal keberadaan guru-guru PAUD cukup strategis dalam membangun generasi bangsa.
Dalam pertemuan dengan Komisi IV yang juga membidangi pendidikan itu, berbagai unek-unek mereka kemukakan seperti masalah insentif yang jauh dari kebutuhan, misalnya per bulan hanya terima Rp250.000.
Wakil Ketua Komisi IV Gina Mariati yang menerima audiensi Himpaudi Wilayah Kalsel tersebut mengapresiasi aspirasi mereka dan akan memperjuangkan sesuai prosedur serta kewenangan.
Senada diungkapkan Hj Syarifah Rugayah juga mengapresiasi guru-guru PAUD karena cukup berjasa dalam menyiapkan generasi bangsa yang lebih baik.
“Padahal guru PAUD berperan dalam menyiapkan generasi bangsa yang lebih baik, sejak usia dini,” jelas politisi Partai Golkar.
Sementara anggota Komisi IV Wahyudi Rahman menyatakan bahwa kemungkinan kewenangan yang ada pada daerah hanya berkaitan dengan kesejahteraan.
“Sedangkan terkait kesetaraan dalam pengangkatan dan kompetensi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun aspirasi tersebut tetap kami perjuangkan,” ujarnya.
Kedatangan Himpaudi ke lembaga legislatif serentak seluruh Indonesia, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota dengan materi atau topik yang sama terkait rencana perubahan Undang-Undang Pendidikan Nasional. (lyn/K-7)
