Banjarmasin, KP – Kalimantan Selatan direncanakan menjadi lumbung pangan bagi ibukota negara (IKN) baru di provinsi Kaltim.
“Kalsel harus menjadi lumbung pangan IKN baru, yang mampu menyandang kebutuhan pangan bagi IKN baru,” kata Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK kepada wartawan, usai menerima kunjungan Ketua DPRD Kaltim, H Makmur, Sabtu (3/9), di Banjarmasin.
Menurut Supian, Kalsel harus mampu menjadi lumbung pangan, baik di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, termasuk perkebunan dan tanaman hortikultura lainya.
“Jangan sampai kebutuhan pangan ini dipasok dari daerah lain di luar pulau Kalimantan,” tambah politisi Partai Golkar, menyikapi rencana ground breaking IKN pada 9 September 2022 nanti.
Apalagi Kalsel banyak memiliki lahan tidur yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, seperti eks polder Alabio seluas 30 ribu hektar yang kondisinya kini terlantar.
“Padahal lahan di eks polder Alabio tersebut mampu panen dua kali dalam setahun,” jelas Supian HK, menyikapi kegiatan yang mengundang 34 gubernur di Indonesia beserta Ketua DPRD masing-masing.
Jika ini dibenahi, maka Kalsel bisa memasok beras untuk kebutuhan IKN baru, mengingat selama ini produksi padi Kalsel juga dikirim ke provinsi tetangga, yakni Kaltim dan Kalteng.
“Produksi padi Kalsel pada 2022 juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, sehingga bisa dikirimkan ke provinsi tetangga,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Selain itu, produksi unggas, baik ayam dan itik, termasuk sapi juga dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltim.
“Apalagi jika IKN sudah dibangun di Kaltim, tentu kebutuhan pangan juga meningkat, dan Kalsel sebagai provinsi tetangga harus mampu menenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan IKN di Kaltim juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk, terbukanya lapangan kerja dan pembangunan yang lebih merata di wilayah Kalimantan.
Diantaranya, pembangunan jalur kereta api maupun perbaikan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan lima provinsi di wilayah Kalimantan, sebagai jalur transportasi dan lalu lintas barang.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kaltim, H Makmur, dimana Kalsel harus mampu menjadi lumbung sekaligus penyangga pangan yang diperlukan IKN baru, daripadi harus disediakan dari daerah lain.
“Kebutuhan apapun seharusnya dipasok dari Kalsel, yang merupakan provinsi terdekat dari IKN baru,” ujar politisi Partai Golkar.
Diakui, Provinsi Sulawasi Barat sudah mengukur jarak antara Pelabuhan Mamuju di Sulbar dengan Pelabuhan Balikpapan di Kaltim yang hanya memerlukan waktu 12 jam.
“Mereka siap memasok apapun keperluan IKN baru melalui jalur laut, karena hanya memerlukan waktu singkat,” jelas Makmur.
Makmur mengakui, Kalsel sebagai penyangga ini bukan berarti Kaltim tidak siap, namun memang pertanian di Kalsel memang jauh lebih bagus dibandingkan daerah lain di Kalimantan.
“Produksi pangan di Kalsel sangat bagus, tidak hanya beras, namun juga ayam, itik dan sapi,” ujarnya.
Bahkan meubeler juga dipasok dari Kalsel. “Kalsel harus melihat peluang ini agar tidak diambil daerah lain, mengingat daerah ini memiliki usaha dan kreativitas yang tinggi,” tegas Makmur.
Untuk itu, Makmur mengingatkan agar Kalsel bisa memperbaiki kualitas produk yang dihasilkannya agar produksi daerah ini diminati di Kaltim, terutama dalam memenuhi kebutuhan IKN.
“Keberadaan IKN tentu berdampak positif bagi perekonomian Kalsel,” ujarnya. (lyn/KPO-1)
