Banjarmasin, KP – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel kembali melakukan aksi demontrasi menuntut pemberantasan mafia bahan bakar minyak (BBM).
“Karena, keberadaan mafia BBM ini dinilai menjadi salah satu masalah besar dalam kecukupan kuota BBM di Kalsel,” kata Ketua PKC PMII, Khairul Umam, saat melaksanakan aksi demontrasi, di Jalan Lambung Mangkurat, depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/9), di Banjarmasin.
Khairul Umam mengatakan, pihaknya menolak kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 3 September lalu, karena kenaikan harga dinilai terlalu ‘mencekik’ masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini, tapi pihaknya juga mendesak pemerintah fokus pada komitmen untuk memberantas mafia BBM.
“Kita meminta dewan untuk lebih fokus pada upaya untuk pemberantasan mafia BBM ini, terutama di Kalsel.
Berdasarkan pengawasan dan analisa pihaknya, masalah utama sebenarnya bukan pada besarnya subsidi yang harus dikucurkan pemerintah dari anggaran negara.
Melainkan kebocoran penggunaan atau penyaluran BBM yang selama ini terjadi dan tidak ada tindak lanjutnya.
Meskipun di sisi lain, pihaknya mendukung agar kuota BBM untuk Kalsel dapat ditambah guna mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Tapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai kuota BBM ditambah, mafianya justru tidak diberantas. Ini sama saja memperkaya mereka,” jelas Umam lagi.
Lebih lanjut diungkapkan, otimalisasi Satgas BBM yang sudah dibentuk beberapa tahun terakhir juga menjadi desakan banyak pihak agar masalah yang sama tidak terus terulang dan mengorbankan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanudin Murad mengakui, mafia BBM menjadi momok bagi penyaluran bahan bakar yang tepat sasaran, terutama jenis BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Bio Solar.
“Yang akan dipermainkan oleh mafia migas itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah untuk masyarakat. Itu yang membuat distribusinya tidak tepat sasaran,” ujar politisi Partai Golkar.
Ia menjelaskan, distribusi BBM selama ini dianggap sudah sesuai dengan mekanisme, meski pada kenyataannya masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di provinsi ini.
Terkait Satgas BBM, Hasanuddin meminta tim pengawas yang terdiri dari banyak unsur itu diaktifkan kembali, baik untuk mengamankan distribusi BBM, maupun menindaklanjuti mafianya.
“Kalau memang terkendala dana untuk operasional Satgas, maka DPRD Kalsel dan Pemprov dapat menganggarkan dana untuk itu,” tegas mantan Bupati Barito Kuala.
Masalah distribusi, kuota dan mafia BBM mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kalsel bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Seperti Organda, BEM dan pengemudi ojek online pada 13 September lalu. (lyn/KPO-1)
