Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Penulis, Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.
Kepala BKKBN Hasto dalam acara penandatanganan MoU BKKBN bersama Mitra di Jakarta pada Jumat lalu, 23 September menyatakan bahwa kini masalah yang dihadapi bangsa ini adalah bonus demografi, tetapi di satu sisi angka stunting masih 24,4 persen. MoU tersebut ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID). Hasto sendiri berharap kolaborasi dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pengurangan prevalansi stunting secara nasional berada pada angka 14 persen di tahun 2024. (id.berita.yahoo.com).
Paradoks memang problem anak stunting dan kurang gizi di negeri ini masih bermunculan di tengah berlimpahnya kekayaan sumber pangan dan energi. Ini menunjukkan ada salah tata kelola yang ditopang sistem perpolitikannya. Sebagaimana dipahami bahwa saat ini negeri ini merujuk pada sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi dalam mengatur negerinya. Sistem inilah yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat, yang akhirnya berpengaruh besar pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi, serta terganggunya pelayanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial anak.
Pasalnya sistem ekonomi kapitalisme, dengan pasar bebasnya melegalisasi berlakunya hukum rimba dalam kehidupan. Yang kuat akan makin kaya, yang lemah makin terpinggirkan sebagaimana fakta saat ini. Negara bahkan abai dengan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penjamin rakyat. Kapitalisme membuat negara kaya sumber daya alam (SDA) menjualnya ke swasta dan asing dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Kondisi ini jelas mengakibatkan kemiskinan terus terjadi. Karenanya mustahil stunting bisa teratasi selama negara masih menerapkan kapitalisme.
Ditambah lagi kerjasama dengan swasta dan asing dalam mengatasi stunting hanya menegaskan berlepas tangannya pemerintah dari tanggung jawabnya menyejahterakan rakyat. Bahkan kerja sama dengan asing ini justru berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM sesuai kepentingan asing.
Telah nyata sistem kapitalis sekuler yang mencengkeram negeri ini telah banyak meninggalkan persoalan besar di tengah-tengah rakyat. Kebijakan yang lahir dari sistem kapitalis sekuler tidak pernah berpihak kepada rakyat, malah cenderung semakin membebani rakyatnya. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan jutaan keluarga.
Sistem kapitalis sekuler memaksa negara tidak berperan mengurusi rakyatnya. Negara justru lebih berpihak kepada pemilik modal. Berbagai urusan rakyat diserahkan kepada swasta atau asing. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat. Pendidikan berkualitas mahalnya luar biasa. Demikian pula layanan kesehatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan beberapa bahan makanan pun tidak terelakkan. Belum lagi kasus kurang gizi dan stunting yang semakin lama semakin meningkat. Carut marut berbagai permasalahan di negeri ini memang sudah sangat serius dan kompleks. Kenyataan ini tentu berdampak pula pada kehidupan keluarga Muslim.
Kondisi yang berbeda akan kita temukan dalam sistem Islam yang diterapkan dalam negara Islam, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah secara alami akan menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya hingga mampu mencegah stunting pada balita. Ini adalah bentuk perhatian Khilafah pada kualitas generasi. Karena generasilah yang akan membangun peradaban masa yang akan datang. Kesejahteraan yang akan diwujudkan Khilafah adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan rakyatnya. Sebab, Islam telah menggariskan Khalifah (kepala negara) sebagai penanggungjawab atas rakyatnya melalui penerapan aturan Islam kaffah.
Beberapa bentuk kebijakan dalam Khilafah yang menjamin kesejahteraan setiap rakyat individu per individu antara lain, pertama Khilafah menetapkan bahwa setiap Muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk bekerja, guna memberikan nafkah baginya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini didukung dengan lapangan pekerjaan memadai yang disediakan oleh negara.
Kedua, Islam mengatur ketika masih ada kemiskinan Islam mewajibkan negara untuk menyantuni orang miskin, dan juga mendorong kaum Muslim yang kaya untuk menolong mereka dalam mengentaskan kemiskinan. Ada pula kewajiban zakat yang diperintahkan bagi orang kaya yang salah satu peruntukannya adalah untuk fakir dann miskin.
Ketiga, melalui sistem ekonomi Islam Khilafah mengelola kekayaan alam yang berlimpah yang ditetapkan Allah SWT sebagai kepemilikan umum, yang dimiliki seluruh rakyat seperti barang tambang, hutan, laut, danau, sungai, dan lain-lain. Hasil pengelolaannya akan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat untuk kesejahteraan mereka. Di antaranya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Semua bisa diakses masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa biaya.
Negara tidak boleh menyerahkan pengurusan kesejahteraan rakyat pada pihak swasta apalagi asing. Sebab hal ini berisiko memunculkan intervensi dari pihak swasta yang bermindset bisnis dan keuntungan. Denagn dukungan sistem kesehatan dan sistem lainnya negara Khilafah akan mampu memberantas stunting dengan tuntas. Bahkan mampu mencegah terjadinya stunting pada keluarga yang berisiko stunting. Dengan demikian, Khilafah akan mampu mewujudkan generasi berkualitas bebas dari stunting, yang siap mewujudkan peradaban yang mulia.
Islam mengatur manusia bukan sekadar persoalan individu, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Patut dicatat, syariah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, agar negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar Islam kembali merahmati alam haruslah kembali kepada syariat Allah SWT. Maka semua persoalan akan mendapat jalan keluarnya termasuk problem pangan.
Negeri ini telah mendapatkan nikmat kekayaan alam melimpah, dan sumber daya manusia yang banyak. Tentu dengan alternatif solusi yang layak untuk pengelolaan akan membuat umat terbebas dari krisis, kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karenanya, untuk menyudahi masalah umat ini adalah menerapkan ajaran Islam secara paripurna dalam sistem pemerintahan yang telah dicontohkan Rasulullah Saw dan diteruskan para sahabat Nabi dan Khalifah setelahnya.
Biodata Penulis:
Nor Aniyah, S.Pd, berdomisili di Kandangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Saat ini menjadi pembina Komunitas Generasi Sm4RT n Sy4R’i (GSS) dan aktif dalam Komunitas “Nulis Produktif.” Penulis bisa dikontak lewat email: noraniyah014@gmail.com
