Amuntai, KP – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Zakly Aswan, MM menghadiri pengarahan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas.
Kegiatan Pengarahan Menteri PANRB tersebut dilaksanakan di Mercure Hotel Banjarmasin, Selasa(18/10), dihadiri juga oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirinnoor.
Disela kegiatan arahan Menteri PANRB, Plh. Bupati HSU H. Zakly Asswan mengucapkan terimakasih atas atensi dan komitmen yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada umumnya tak terkecuali Pemerintah Kabupaten HSU.
Semua ini tentunya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, membangun budaya birokrasi yang lebih baik dan profesional bagi masyarakat. Sehingga apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bisa mempermudah segala urusan dengan mudah, cepat, efisien dan bebas dari pungutan liar.
Perlu diketahui saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memiliki Mall Pelayanan Publik yang sudah dioperasikan sejak Mei 2021 gun memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 6 Instansi pelayanan yang telah bergabung di MPP diantarnya 4 SKPD yaitu, DPMPTSPNAKER, Disdukcapil, BPPRD, Kesbangpol dan 2 Instansi Vertikal seperti BPJS Kesehatan serta KP2KP.
Ada 11 loket pelayanan di dalam MPP yang sudah dibagi-bagi, dengan 139 jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk jam operasional mal pelayanan publik buka sesuai jam kerja,dari hari Senin sampai Kamis jam 08.00 sampai 16.30 Wita, sedangkan untuk hari Jumat buka dari pukul 08.00 sampai dengan 11.00 Wita.
“Unit pelayanan yang ada di MPP akan terus ditingkatkan untuk mempermudah warga dalam melakukan pelayanan dan semakin efisien,” lanjut Zakly.
Sementara Menteri Anas dalam kegiatan tersebut menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, birokrasi itu harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi itu harus lincah dan cepat.
Oleh karena itu nantinya Menteri Anas mengatakan bahwa saat ini perlu menyiapkan SDM yang dinamis, terampil, dan mengundang talenta global.
Bagi Anas, setiap ASN diminta memiliki tiga hal, yakni kecepatan, inovasi, dan marketing. Kecepatan dan inovasi harus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder. Sedangkan marketing, perlu dilakukan guna memasarkan kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat.
Anas juga mengimbau agar pemerintah daerah dapat mulai beranjak menuju digitalisasi untuk menghadapi pemerintahan yang dinamis.
Di tahun 2025 nanti, basisnya adalah dynamic governance. ASN harus mampu menyesuaikan diri tak lagi tersekat berdasarkan pendidikan tapi dibentuk agar mampu beradaptasi dengan organisasi dan proses kerja sehingga kinerja ASN bisa lebih dinamis dan optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasinya. Dengan membentuk tim khusus yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Pemprov Kalsel terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, hari ini kita akan laksanakan komitmen bersama pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan komitmen bersama keberlanjutan pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan” ungkap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.
Dengan hadirnya Mall Pelayan Publik (MPP) pada prinsipnya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
“Semoga sesegera mungkin Mall Pelayanan Publik ini ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan” harapnya.
Selain itu menurut Gubernur Kalsel komitmen Pemprov Kalsel pada aspek Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) terus dikembangkan melalui LAPOR! Paman.
“Perlu rasanya untuk membuat atau memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat menyampaikan kritik, saran, maupun aduannya terhadap pembangunan daerah,” ungkap Paman Birin. (nov/K-6)
