Banjarmasin, KP – Anggaran DPRD Kalsel pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mengalami penurunan sekitar Rp23 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Anggaran DPRD Kalsel pada RAPBD 2023 hanya sebesar Rp174 miliar, sedangkan pada 2022 sebesar Rp197 miliar lebih,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin kepada wartawan, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Rabu (9/11) siang, di Banjarmasin.
Syaripuddin mengakui, pos yang paling banyak mengalami pengurangan anggaran adalah perjalanan dinas wakil rakyat, yang sebelumnya mencapai Rp90 miliar, kini pada RAPBD 2023 hanya sebesar Rp52 miliar.
“Ini jumlahnya cukup mencolok, karena dewan mengurangi frekuensi kegiatan yang dinilai tidak penting,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Selain itu, pengadaan rutin juga mengalami penurunan anggaran sekitar Rp789 juta, dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin menolak, jika penurunan anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran, namun lebih pada efisiensi yang dilakukan wakil rakyat.
“Rekan-rekan wakil rakyat juga tidak keberatan atas pengurangan anggaran tersebut,” jelas Bang Dhin.
Bahkan program yang dijalankan pada tahun depan mengacu pada skala prioritas, dimana program yang tidak penting akan ditunda atau ditiadakan.
“Misalnya untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan, hanya akan diusulkan Perda yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Pembahasan RAPBD 2023 terpaksa ditunda hingga pekan depan, menunggu TAPD Kalsel menyelesaikan perhitungan pendapatan daerah, terutama proyeksi penerimaan tahun depan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengakui, pembahasan anggaran terpaksa ditunda, menunggu TAPD Kalsel menyelesaikan perkiraan penerimaan daerah tahun depan secara rinci.
“Penerimaan daerah mengalami kenaikan, namun nilai pastinya masih dihitung. Alhamdulillah, perolehan daerah meningkat,” ujar politisi Partai Golkar.
Hal ini dikarenakan Pemprov Kalsel berupaya menggali pendapatan daerah, termasuk dari aset, dengan memanfaatkannya agar bisa memperoleh penghasilan, seperti menyewakan aset, kerjasama atau lainnya.
Hal senada diungkapkan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar yang berupaya memanfaatkan aset daerah untuk menambah pendapatan daerah, disamping penerimaan pajak, retribusi, bagi hasil dan lainnya.
“Kita lagi memperhitungkan penerimaan tahun depan, yang dipastikan mengalami peningkatan dibandingkan APBD 2022 ini,” jelas Roy Rizali Anwar.
Apalagi perhitungan penerimaan daerah ini harus benar-benar maksimal, agar bisa memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya, yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan yang masih tertunda.
“Jika penerimaan besar, tentu akan banyak pembangunan daerah yang bisa direalisasikan,” tegasnya, yang bertekad menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel. (lyn/KPO-1)
