Marabahan, KP – Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad mengajak generasi milenial untuk sharing ideologi Pancasila di tengah cepatnya perkembangan teknologi digital.
“Mari saling sharing ideologi Pancasila, karena masih banyak yang belum mengetahuinya, terutama generasi milenial,” kata Hasanuddi Murad, usai Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, di aula DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala, Senin (14/11) sore, di Marabahan.
Untuk itu, pentingnya untuk menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat luas, terutama generasi milenial, mengingat terjadi perubahan signifikan di era reformasi ini, terutama dalam menghadapi fenomena arus globalisasi.
“Jadi tidak ada batasan antar negara di dunia, sehingga segala macam ideologi mudah masuk ke dalam masyarakat,” tambah politisi Partai Golkar, di hadapan puluhan pengurus dan kader Partai Golkar.
Ditambahkan, masyarakat dan generasi muda perlu dibentengi agar tidak terpengaruh ideologi atau paham luar, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat yang mengancam NKRI,” ujar mantan Bupati Barito Kuala.
Diharapkan, anak muda khususnya di Kabupaten Barito Kuala ikut terlibat dalam penyebarluasan pemahaman Pancasila, agar Pancasila tetap membumi dibumi lambung mangkurat sebagai pondasi pemersatu bangsa.
Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, Suyud Sugiono mengatakan, wawasan kebangsaan ialah bagaimana cara pandangan pribadi diri sendiri.
“Kita sepakat bahwa wawasan kebangsaan cara pandang diri sendiri, bagaimana hidup di dalam NKRI, yang ditopang empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” kata Suyud.
“Pentingnya penyampaian wawasan ini terutama generasi milenial yang rentan terhadap perkembangan teknologi sehingga tidak ada filterisasi,” tambahnya.
Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala, Dahlan menambahkan, dengan perubahan sangat cepat, terutama kurikulum di sekolah, sehingga kurangnya pembelajaran wawasan kebangsaan.
“Tentu banyak program pemerintah yang mendorong kegiatan ini, salah satunya pembekalan pejabat desa di Sekolah Tentara,” kata Dahlan.
“Diharapkan pembekalan ini diadakan kembali oleh pemerintah,” pungkasnya. (lyn/KPO-1)
