Banjarmasin, KP – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Faisol Ali menggelar rapat konsolidasi yang bertujuan melakukan evaluasi dan penguatan pada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam melaksanakan tupoksi.
Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Kamis (5/1/22), para Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah secara bergantian memaparkan capaian kinerja 2022 serta rencana kerja di tahun 2023.
Paparan pertama oleh Rifqi Adrian Kriswanto selaku Kepala Divisi Administrasi yang menyampaikan realisasi Kantor Wilyah tahun 2022 sebesar 97,99% dan Satuan Kerja sebesar 97,82%; pencapaian 11 target kinerja Divisi Adminsitrasi dengan Nilai 99,62. Kadivmin juga menyampaikan Kanwil Kemenkumham Kalsel pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 222.209.178.000,-.
Paparan dilanjutkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus yang menjelaskan tugas dan fungsi pada Divisi Keimigrasian serta isu strategis di Kalsel seperti tingginya jumlah permohonan paspor di Kalsel untuk Ibadah Haji/Umroh, mayoritas kedatangan orang asing di Kalsel bertujuan untuk bekerja, tercatat melalui aplikasi SIMPORA 522 TKA, tidak terdapat kasus pengungsi namun terdapat 4 orang subyek Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) serta terkait pengusulan pembentukan TPI di perairan Taboneo.
Kepala Divisi Pemasyarakatan pada kesempatan ini juga memaparkan terkait hasil capaian penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan Divisi PAS tahun 2022 dan rencana kerja Divisi Pemasyarakatan tahun 2023.
Menyikapi pemasalahan Over Capacity Lapas, Sri Yuwono juga menyampaikan rencana akan dilakukan usulan untuk pembangunan Lapas di Kabupaten Balangan yang merupakan satu-satunya daerah di Kalsel belum terdapat UPT Pemasyarakatan.
Terakhir, paparan disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah yang menyampaikan bahwa Yarja 2023 cukup banyak dan urgent, diantaranya terkait dengan kewarganegaraan.
Ngatirah juga menyampaikan kepada Kakanwil bahwa di Kalsel terdapat 240 notaris yang terbagi dalam 4 MPD serta terkait persiapan Pemilu, tarja AHU adalah verifikasi data alamat partai politik di Kalsel.
Wilayah Kalsel yang sangat sangat luas memiliki potensi KI yang besar namun sampai saat ini Kalsel ahanya memiliki 1 (satu) Indikasi Geografis (IG), sehingga perlu untuk terus mendorong pemajuan KI di Kalsel. Tahun 2023, juga akan menjadi Tahun Merek, dan guna mendorong peningkatan KI ada 4 (empat) Kabupaten yang akan membangun Perda terkait perlindungan KI di Kalimantan Selatan.
Faisol Ali selaku Kakanwil mengapresiasi paparan kinerja dari seluruh Divisi dan berharap agar kinerja yang baik dibawah kepemimpinanannya dapat semakin ditingkatkan melalui sinergi dan kolaborasi.
Kakanwil juga tak lupa menyampaikan terkait kinerja yang baik juga harus diiringi dengan pemberitaan yang masif dengan melakukan percepatan karena kinerja Kanwil Kemenkumham Kalsel dilihat dari pemediaan yang telah dipublikasikan.
“Dalam waktu dekat kita juga perlu melakukan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran guna membuat rencana kerja dan kalender kerja Tahun 2023. Untuk itu segera dijadwalkan rapat setiap Divisi untuk membahas teknis yang lebih mendetail dan lengkap,” ucap Faisol. (KPO-1)
