Banjarmasin, KP – Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kalsel mengeluhkan kesejahteraan guru honorer, yang mendapatkan gaji sangat kecil, bahkan tidak memadai dengan kinerjanya.
“Gaji guru honorer di madrasah paling tinggi sebesar Rp400 ribu per bulan, bahkan ada yang menerima Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan,” kata Ketua PW PGM Indonesia Kalsel, Gusti Surian.
Hal tersebut diungkapkannya saat menyampaikan aspirasi guru honorer di madrasah kepada Komisi IV DPRD Kalsel, kemarin, di Banjarmasin.
Gusti Surian mengungkapkan, padahal guru honorer ini mengajar setiap hari dari pukul 07.00 wita sampai 13.00 Wita, namun gaji yang diterima tidak memadai.
“Ini mungkin yang dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa,” keluh Gusti Surian pada pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin.
Sementara itu, PGM Kabupaten Batola juga mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif kepada guru honorer.
“Kondisi ini diperparah dengan jumlah siswa, yang juga mempengaruhi gaji guru honorer,” ungkapnya.
Sedangkan Pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengungkapkan, bahwa para guru honorer madrasah di Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan.
“Ini dikarenakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak cair,” tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin merasa prihatin dengan nasib guru honorer di madrasah, yang sudah mengajar namun kesejahteraannya terabaikan.
“Kita akan memperjuangkan kesejahteraan guru honorer ini ke Kementerian Agama RI,” ujar politisi Partai Gerindra.
Lufti Saifuddin mengungkapkan, perjuangan Komisi IV selama dua periode agar madrasah bisa dapat bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).
“Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer,” ujar Lutfi Saifuddin.
Apalagi Kalsel sudah memiliki Perda Fasilitasi Pesantren, yang didalamnya juga memuat partispasi pemerintah daerah untuk membantu pendidikan di pesantren.
“Namun belum ada good will dari pemerintah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.
Lutfi Saifuddin menambahkan aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter.
“Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat,” jelas Lutfi Saifuddin.
Hal ini yang akan dibawa ke Kementerian Agama, sehingga diharapkan kesejahteraan guru madrasah ini, khususnya di Kalsel meningkat. (lyn/KPO-1)
