Barabai, KP – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan mengeluhkan masalah transportasi, mengingat kondisi geografis yang ada di kawasan hulu sungai yang menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan Pemilu.
“Kondisi geografis menjadi salah satu hambatan dalam mengawasi Pemilu, kata Ketua Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara, Bobby Heryadi, belum lama ini, di Barabai.
Hal tersebut diungkapkannya pada kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel dalam rangka monitoring persiapan pengawasan Pemilu serentak 2024 di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Seperti di Desa Sungai Buluh yang harus ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air.
“Menuju Awang Landas tidak bisa dilalui lewat darat, harus kelotok, dan itu biayanya Rp100 ribu sekali jalan,” ungkapnya kepada Komisi I DPRD Kalsel dan Bawaslu Kalsel.
Bobby juga menyampaikan harapannya terkait honor Panwas Kelurahan/Desa (PKD) agar dapat disesuaikan dengan beban kerja.
Hal senada diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten HST, Mailinasari, mengingat masih banyak desa lain yang sulit ditempuh menggunakan transportasi darat dan memerlukan biaya ekstra.
“Di Desa Pahalatan juga memerlukan transpotasi khusus untuk melakukan pengawasan, berupa kelotok atau perahu. Karena kesulitan geografis cukup tinggi,” tambah Mailinasari.
Keluhan serupa juga disampaikan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan, yang mengharapkan bantuan transportasi untuk menjangkau desa yang ada di kecamatan tersebut.
“Juga kendaraan, karena selama ini harus menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pengawasan,” tambahnya.
Sedangkan, anggota PKD yang turut berhadir juga mengeluhkan terkait honor yang belum diberikan.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie, yang memerlukan transportasi air dan darat sebagai penyokong Panwaslu kecamatan agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
“Seperti di Sungai Buluh, atau Panwaslu kecamatan lain, yang harus mengarungi sungai ataupun mendaki gunung, bukit-bukit, sehingga diperlukan alat trasportasi yang memadai,” kata Aldo, panggilan akrab Azhar Ridhanie.
Misalnya, kendaraan trail untuk transportasi darat, atau speedboat dan kapaluntuk transportasi sungai dan laut, yang memudahkan melaksanakan pengawasan Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Sahrujani memastikan agar Bawaslu Kalsel akan menangani permasalahan transportasi tersebut, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.
“Kita sudah diskusikan dengan Panwaslu kecamatan maupun Bawaslu kabupaten, yang siap mengawasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,” kata politisi Partai Golkar.
Sedangkan kendala-kendala di lapangan, seperti transportasi, honor petugas dan lainnya akan diselesaikan secepatnya.
“Kita berkoordinasi dengan Bawaslu Kalsel untuk mencari solusi terbaiknya,” ujar Sahrujani. (lyn/KPO-1)
