Puluhan Ribu Tenaga Medis dan Kesehatan Merah Putihkan Ibukota, Tuntut Stop Pembahasan RUU Kesehatan

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Aksi Damai Nasional “Selamatkan Kesehatan Bangsa” yang dilakukan oleh lima Organisasi Profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI) di Jakarta, Senin, (8/5/2023).

Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kebebasan berpendapat yang dilakukan sebagai satu kesamaan sikap dan langkah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan dilakukan pembahasan oleh Panja Komisi IX DPR-RI.

Tuntuan Aksi Damai Nasional yang dilakukan lima Organisasi Profesi tersebut diikuti 10.000 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua adalah stop pembahasan RUU kesehatan (Omnibus Law).

Hal ini dikarenakan dalam RUU Kesehatan ini masih banyak batang tubuh/Pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, diskriminatif dan menghilangkan marwah dan peran organisasi profesi sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang Keprofesian.

Ketua IDI Wilayah Kalimantan Selatan dr Sigit P Kurniawan, Sp PD, K-HOM, FINASIM menerangkan jika RUU Kesehatan ini disahkan akan berpotensi menimbulkan polemik dan permasalahan dalam sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang tentunya akan berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Jaminan Kepastian Perlindungan Hukum Konkrit bagi Profesi Kesehatan dan Penguatan Eksistensi serta Kewenangan Organisasi Profesi Kesehatan juga menjadi salah satu tuntutan dari Aksi Damai Nasional ini,” ungkap Sigit, Senin (8/5/2023).

Selain itu, lanjut dia, juga sebagai bentuk soliditas dan solidaritas perjuangan Aksi Damai Nasional di Jakarta, secara serentak dan bersamaan dilakukan doa bersama dan mengheningkan ciipta oleh seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan se Indonesia, termasuk di seluruh kabupaten kota se Kalimantan Selatan, di tempat bertugas masing-masing.

Ini untuk mendoakan keselamatan rekan-rekan sejawat yang melakukan Aksi Damai Nasional dan para sejawat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah gugur dalam menangani COVID-19.

“Kesatuan sikap seluruh organisasi profesi kesehatan terhadap RUU Kesehatan ini menjadi bukti RUU kesehatan (Omnibus Law) ini masih perlu banyak perbaikan, sehingga tidak perlu terburu-buru untuk dilanjutkan ke dalam Pembahasan Tingkat II Panja Komisi IX DPR RI, dan Stop Pembahasan RUU Kesehatan,”tutupnya. (Rzk/KPO-3)