Dari opsi anggaran dikomunikasikan lagi dengan Kementrian PUPR
BANJARBARU, KP – Rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, belum juga bisa direalisasikan.
Meskipun tiga pemerintah daerah, Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru, dan Pemkab Tanah Bumbu sudah mengucukan dana untuk bentang pendekat dan jalan akses.
Yang jadi kendala pembangunan bentang tengah.
Perlu anggaran besar membangun bentang tengah yang membelah lautan tersebut.
“Tadi dalam rapat kita bahas segala sesuatunya.
Terkait kendala dan hambatan pembangunan.
Seperti kesepakatan pembiayaan, termasuk review desain dan lain-lain, mohon doanya 2024 kita akan mulai,” kata Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai rapat kelanjutan pembangunan jembatan tersebut di ruang rapat Aberani Sulaiman, Selasa (6/6).
Pembangunan Jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, Kotabaru, kembali akan dilanjutkan pada 2024.
Roy mengatakan, dilanjutkannya pembangunan ini atas arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu Kalsel juga bakal menjadi pintu gerbang IKN.
Roy, menyebut selain dana dari provinsi, Kotabaru dan Tanah Bumbu juga sepakat mendukung biaya pembangunan jembatan penghubung dua pulau tersebut.
“Saat ini kami akan terus berkoordinasi dan mendorong Kementerian, juga dari investor.
Dana dari Provinsi Rp300 miliar dan dua kabupaten masing-masing Rp100 miliar sudah sepakat,” ujarnya.
Disebutkannya, saat ini terdapat dua Detail Engineering Design atau DED yang menjadi opsi pembangunan.
Pertama sesuai DED 2015 anggarannya Rp3,5 triliun dengan ketinggian 50 meter.
Opsi Kedua, hasil review desain Kementrian PUPR pada 2020 ketinggian 21,4 meter dengan perkiraan anggaran Rp2,1 hingga Rp2,5 triliun.
“Dari dua opsi itu yang akan kita komunikasikan lagi dengan Kementrian PUPR, agar bisa dilanjutkan sesegara mungkin,” jelasnya.
Investor
Sementara, Sekda Kotabaru, Said Akhmad, menambahkan jembatan penghubung Kotabaru dan Tanahbumbu tersebut nerupakan program kebanggan Kalsel.
Disebutnya, sejak 2015 silam sudah disepakati pembangunan tersebut.
“APBD kami sudah dikucurkan kurang lebih 100 miliar untuk pembebasan lahan.
APBD provinsi jumlahnya kurang lebih sama untuk pembebasan sisi seberang (Tanbu),” ujar Said, didampingi Kadis PUPR Kotabaru, Tri Astuti.
Menurutnya, fisik jembatan sudah dibangun, sehingga tidak ada alasan tidak layak teknis.
Selain itu, juga sudah kajian dan permasalahan ranjau di lautan juga sudah diselesaikan bersama pihak terkait.
“Tadi disampaikan oleh pemerintah pusat pembangunan 30 tahun kami tidak setuju. Nanti kita sharing.
Kotabaru siap sharing karena pembangunan ini untuk Kalsel bukan hanya untuk Kotabaru,” bebernya.
Ia menyebut potensi Kotabaru sangat luar biasa, sehingga perlu disokong infrastruktur.
Di sana akan dibangun Pelabuhan Mekar Putih, dengan kedalaman laut standar internasional.
Jika jembatan terbangun, maka Pelabuhan terkoneksi dengan jalan bebas hambatan yang menghubungkan dengan Banua Enam.
Di samping itu, lanjut Said, juga sudah ada investor yang melirim pembangunan jembatan tersebut.
Prosesnya tinggal menunggu MoU antara Pemprov Kalsel, Pemkab Tanbu, dan Pemkab Kotabaru.
“Pembangunan harus segera diselesaikan. Semakin lambat semakin tinggi biaya yang diperlukan. Harga bahan naik trus.
Sudah ada investor dari China yang meinjau lokasi.
Mudah-mudahan segera terealisasi,” pungkasnya. (mns/K-2)
