Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan mencapai Rp3 juta lebih, dan berdasarkan KS Gubernur Nomor : 188.44/0842/KUM/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Provinsi
BANJARMASIN, KP – Permasalahan guru honorer tampaknya belum sepenuhnya dapat dituntaskan.Betapa tidak, dari mulai soal tuntutan pengangkatan menjadi ASN sampai terlambatnya pembayaran gaji.
Terungkap di lingkungan Pemko Banjarmasin beberapa bulan lalu ratusan gaji guru honor sampai pertengahan bulan Maret 2023 belum dibayarkan.
Tak ingin kejadian itu terulang Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin memanggil Dinas Pendidikan.
” Sebab masalah ini sangat penting karena menyangkut hak dan kesejahteraan guru honor. Kendati gaji yang diterima tidak sebanding guru berstatus ASN,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Mathari kepada {KP} Kamis (3/8/23).
Mathari mengatakan, saat pertemuan berlangsung komisi IV juga meminta agar Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera merealisasikan terpenuhinya standar hidup layak bagi seluruh tenaga pengajar, khususnya guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berstatus penerima Honor Daerah (Honda).
Maklum saja ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini upah guru PAUD di sekolah swasta di Banjarmasin masih sangat rendah.
Bahkan ujarnya, jauh dari Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan mencapai Rp3 juta lebih, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/0842/KUM/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditandatangani pada 7 Desember 2022.
“Untuk itu kami minta Disdik memberikan perhatian serius terhadap honorer yang selama ini sudah terdaftar dalam penerima Honda, terutama guru honorer di sekolah swasta PAUD,” katanya.
Tak hanya soal itu Mathari juga sangat berharap agar tidak ada lagi keterlambatan atau penundaan pembayaran honor. Sebab, mereka juga sangat memerlukan untuk keperluan sehari-hari.
“Mereka sudah bekerja jadi honor mereka harus dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai tertunda, apalagi sampai tidak dibayarkan. Jadi, kita minta honor guru penerima Honda ditingkatkan dan jangan sampai tertunda pembayarannya,”tandasnya lagi.
Sebelumnya terungkap di lingkungan Pemko Banjarmasin, ratusan gaji guru honor sampai pertengahan bulan Maret 2023 belum dibayarkan.
Kepala Disdik Banjarmasin Nuryadi mengakui, pembayaran gaji honor pada beberapa lalu tersebut.Salah satu penyebabnya ujarnya. Karena sistem pembayarannya berubah dibanding sebelumnya.
Sebelumnya sistem pembayaran yang bertanggung jawab adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun setelah ada surat lembaga pengadaan barang jasa tidak dibolehkan.
Masalahnya kata Nuryadi, karena seorang KPA belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga tidak boleh melakukan pembayaran. (nid/K-3)
