Batulicin, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong agar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batulicin dapat memaksimalkan potensinya dalam memberikan pelayanan kepada nelayan.
“Kita ingin agar potensi PPP Batulicin dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada nelayan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai melaksanakan kunjungan kerja ke PPP Batulicin, belum lama ini.
Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi mengatakan, PPP memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pelabuhan perikanan dan pengembangan teknologi kelautan.
“Karenanya, untuk menunjang itu, perlu adanya fasilitas yang mampu mengakomodir pelayanan yang ada,” tambah politisi Partai Golkar, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono.
Diantaranya, pabrik es yang hingga kini belum dimiliki PPP Batulicin, padahal penyediaan es ini diperlukan nelayan yang hendak melaut, agar hasil tangkapannya terjamin kesegaran.
“PPP Batulicin harus segera memprogramkan pembangunan pabrik es untuk menyediakan keperluan nelayan ini, apalagi lahannya masih luas,” ujar Paman Yani.
Ditambahkan, keberadaan pabrik es di sini sangat penting, yaitu untuk menjaga kualitas yang dijual ikan nantinya.
“Terlebih PPP ini akan mengambil peranan sebagai jalur logistik penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Sebelumnya, Kepala PPP Batulicin, Akhmad Syarwani mengakui, PPP Batulicin belum memiliki pabrik es, padahal ini sangat diperlukan nelayan untuk menjamin kesegaran ikan yang ditangkap.
“Ini menjadi permasalahan bagi nelayan,” tutur Syarwani.
Sedangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Rusdi Hartono mengatakan, akan segera mengevaluasi dan membawa masukan ini untuk dibahas lebih lanjut bersama Komisi II DPRD Kalsel.
“Kita menginginkan perbaikan dan pengembangan pelabuhan ini demi kenyamanan masyarakat, khususnya nelayan,” kata Rusdi Hartono.
Selain itu, juga mengharapkan agar pelabuhan ini dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari jasa pelayanan yang diberikan kepada nelayan.(lyn/KPO-1)
