Sepinya kantor perwakilan rakyat itu sebagaimana terlihat Jumat (12/1/2024) kemarin dan karena seluruh unsur pimpinan dewan dan pimpinan komisi sedang melaksanakan perjalan dinas keluar daerah.
BANJARMASIN Kalimantanpost.com – Meskipun kondisi kas Pemko Banjarmasin masih dalam tak baik-baik saja, menyusul terlilit hutang hingga Rp 300 miliar kepada pihak ketiga, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Edy Wibowo menyatakan penghematan termasuk menekan perjalanan daerah, tampak hal ini tak berlaku bagi anggota DPRD Kota Banjarmasin.
Buktinya, kemarin unsur para pimpinan tetap melakukan perjalanan dinas dengan berombongan ke Jakarta. Hal ini tentu saja menjadi buah bibir masyarakat, bagaimana tidak disaat Pemko setiap hari mencari solusi untuk melakukan Refocusing anggaran, justru sebaliknya wakil rakyat dibidang pengawasan anggaran berombongan melakukan perjalanan Dinas ke luar daerah.
Fatalnta lagi lembaga terhormat selain tetap rajin bahkan malah meningkatkan intensitas melaksanakan perjalan dinas (perjadIn) dengan menamah dana untuk melakukan studi banding atau dengan bungkusan lain seperti konsultasi.
Dari catatan {KP} semakin ditingkatkannya perjadin anggota DPRD Banjarmasin ini sejak diberlakukannya
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 53 Tahun 2023.
Tercatat dalam tiga bulan terakhir sejak terbitnya Perpres Nomor : 53 Tahun 2023 tersebut, hampir setiap
Minggu anggota dan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin melakukan Perjadin.
Akibatnya kantor lembaga yang perwakilan itupun, dalam dua bulan terakhir ini tampak terlihat sepi karena ditinggalkan pergi anggota dewan melakukan kunjungan ke luar daerah dengan dalih studi banding.
Sepinya kantor perwakilan rakyat itu sebagaimana terlihat Jumat (12/1/2024) kemarin. Informasi diterima
karena seluruh unsur pimpinan dewan dan pimpinan komisi sedang melaksanakan perjalan dinas keluar daerah.
Peningkatan agenda kegiatan studi banding anggota DPRD Banjarmasin ini tentunya memerlukan ketersediaan dan menguras anggaran cukup besar.Padahal, kas keuangan Pemko Banjarmasin menjelang berakhir tutup tahun anggaran 2023 dalam kondisi menipis, bahkan sempat diberitakan dikabarkan kosong.
Semakin ditingkatkannya perjalan dinas ini tak pelak membuat anggota dewan tak lagi sempat membahas sejumlah agenda lain penting. Seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang hingga kini banyak belum diselesaikan.
Bahkan sebagai catatan anggaran perjalanan dinas (perjadin) bagi 4 unsur pimpinan dan 41 anggota DPRD Kota Banjarmasin tiap tahun mengalami peningkatan di APBD. Tahun 2022 lalu perjadin atau kunjungan kerja (kunker) studi. banding anggota DPRD Banjarmasin dianggarkan sekitar Rp 29,7 miliar.
Pada pada tahun tahun 2023 dianggarkan Rp 30,6 miliar dan 2024 tahun ini naik Rp 32 miliar. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, anggaran yang digunakan itu selama satu tahun untuk sebanyak 48 kali perjadin.
Sementara terkait kosongnya kas daerah ini pihak Pemko Banjarmasin terpaksa harus merecofosing anggaran tahun 2024.
Kebijakan itu diambil menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Edy Wibowo, agar Pemko Banjarmasin bisa membayar utang kepada pihak ketiga.
Edy Wibowo juga meminta agar menunda dan mengurangi perjalanan dinas, menggelar rapat atau kegiatan lainnya yang tidak mendesak. Sementara itu periode anggota DPRD Kota Banjarmasin 2019-2024 tinggal sembilan bulan lagi berakhir.
Bukan menjadi rahasia umum menjelang berakhirnya masa tugas anggota dewan lebih banyak lagi mengumpulkan pundi-pundi. Terlebih saat menjelang pemilu legislatif 2024 yang sudah hampir di depan mata . Terutama bagi calon petahana untuk keperluan biaya pemilu agar bisa terpilih kembali menjadi anggota dewan.
Diketahui untuk pimpinan dewan dalam satu kali perjalan dinas memerlukan biaya Rp 20 juta. Anggaran itu untuk tiket pesawat, hotel, uang saku dan transportasi. Sedangkan untuk anggota dewan dibutuhkan biaya Rp 14 juta untuk satu kali perjalan dinas. Seluruh biaya perjalan dinas ini dibebankan pada APBD Pemko Banjarmasin. (nid/K-3)
