Banjarmasin, KP– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto mengatakan keterbukaan informasi penyelenggara dan peserta menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Menjelang pilkada pada tanggal 27 November 2024, akses masyarakat tentang informasi calon, program, hingga pemilihan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih,” kata Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-15 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/6/2024).
Hadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting untuk memastikan proses Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan transparan.
“Dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, kepercayaan publik pada pemerintah akan makin meningkat,” ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik dalam pilkada perlu mendapatkan dukungan. Misalnya, penguatan infrastruktur informasi yang memadai serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan harapan masyarakat makin cepat memperoleh informasi.
Hadi menekankan keterbukaan informasi sangat penting dalam pesta demokrasi, baik melalui pemilu maupun pilkada.
Karena itu, dia meminta KI se-Indonesia turut berperan menjalankan tugas dan kewenangan untuk memastikan keterbukaan informasi publik tetap terjaga dan penyelenggara pilkada mematuhi setiap tahapan.
Sisi lain, keterbukaan informasi, merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,’’ ucap Hadi katanya, di sini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045.
Kemudian, hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.
“Jadi keterbukaan informasi publik menjadi perhatian.
Masyarakat harus tahu tentang informasi berkaitan dengan program pemerintah,” katanya.
“Tidak semua informasi bersifat rahasia, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah sangat dibutuhkan. Sehingga masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi,” tambahnya.
Menurutnya, tema rakornas ini relevan dengan misi pemerintah menuju Indonesia emas 2045. Keterbukaan informasi publik memegang peran kunci dalam kesuksesan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Keterbukaan informasi adalah pilar utama untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Keterbukaan informasi dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan kepentingan publik. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuntasnya.
Seminar itu juga menghadirkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Arsjad Rasjid.
Menurutnya Rakornas ini momentum tepat untuk mendorong keterbukaan informasi publik khususnya bagi pelaku usaha.
“Dunia usaha erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, terkait pajak, pengadaan barang dan jasa dan lainnya.
Sehingga keterbukaan informasi terkait alur dan persyaratannya penting untuk segera diketahui,” ujarnya.
MoU
Pada momen yang sama juga digelar penandatanganan MoU antara KIP dan Kadin.
“Harapannya MoU ini meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam kebijakan dan agenda pemerintah. Juga meningkatkan solidaritas antara pengusaha dan pemerintah,” pungkasnya.
Guberbur Kalsel H Sahbirin Noor yang hadir besama Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Forkopinda berharap Rakornas ini menghasilkan kesepakatan atau ide ide yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Kalsel.
Diera global, ujar Paman Birin, informasi menjadin hal penting dan tidak bisa disembunyikan. Transparansi membawa kepercayaan publik yang merupakan andalan bagi pemerintah agar benar-benar dapat diyakini oleh rakyat melalui program-program oleh pemerintah.
Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti menyampaikan, dalam agenda nasional ini, terlibat peserta sejumlah 450 orang, secara hybrid yakni online dan offline.
Rakornas KI sendiri telah diadakan secara rutin dengan membahas isu-isu krusial yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Mulai dari Rakornas pertama yang diselenggarakan Tahun 2009, hingga Rakornas KI ke-14 yang mengangkat pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024 pada tahun 2023.
Harapannya, dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tambah Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro.
Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia,” lanjut Donny. (*/nau/K-2)
