BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Investasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) harus dipacu lagi.
Total realisasi investasi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp19,91 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp4,99 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp14,91 triliun.
“Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang mengalami
peningkatan. Tetapi jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, khususnya untuk PMA, Kalsel menempati peringkat terbawah,” papar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi melalui siaran persnya, Senin (29/7/2024).
Dijelaskan dia, Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalsel rendah karena beberapa faktor diantaranya infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi.
“Provinsi atau daerah lain menawarkan fasilitas pendukung bisnis seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK),” paparnya
Selain itu, jelas Sjafriadi, promosi dan informasi mengenai peluang investasi di Kalimantan Selatan kurang efektif.
“Meskipun upah minimum tergolong rendah, namun kualitas SDM masih kurang memadai atau skill belum sesuai dengan kebutuhan pencari kerja,” tandasnya.
Lalu, bahan baku yang terbatas di Kalimantan Selatan sehingga masih perlu mendatangkan dari luar daerah.
Selanjutnya, kata Sjafriadi, ketersediaan lahan yang terbatas, mengingat Kalsel merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil
di antara regional Kalimantan lain.
“Dukungan dari masyarakat kurang, terutama terkait pengadaan dan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan / investasi,” ucapnya.
Ada pun policy responses dari beberapa pembahasan terkait perkembangan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan, terdapat beberapa rekomendasi/usulan yang diberikan yakni untuk meningkatkan investasi di Kalimantan Selatan, beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain perbaikan infrastruktur, meningkatkan panjang jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memudahkan akses dan distribusi barang.
“Membentuk dan mengembangkan KEK dengan fasilitas dan insentif khusus untuk menarik investasi di sektor-sektor tertentu. Memastikan infrastruktur dan layanan pendukung di KEK berfungsi dengan baik,” tandasnya.
“Aktif melakukan promosi investasi melalui pameran, seminar, dan roadshow di dalam dan luar negeri,” ucapnya.
Selain itu, kata Sjafriadi, mengadakan program pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga
kerja lokal melalui kemitraan dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Menyediakan insentif fiskal seperti pengurangan pajak, pembebasan bea masuk, dan insentif lainnya bagi investor asing,” ungkapnya. (ful/KPO-3)
