Oleh : Hafizhaturrahmah
Aktivis Muda
Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kodrat untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Aristoteles bahkan menyebut manusia sebagai zoon politicon, yang berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, manusia selalu mencari cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan, salah satunya melalui organisasi bersama. Begitu pula dengan partai politik, yang dibentuk oleh individu-individu yang memiliki kesamaan pandangan dan keinginan. Ideologi menjadi landasan utama dalam membentuk identitas dan arah kebijakan partai politik.
Menurut Edmund Burke (1889), partai politik merupakan sekumpulan orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka di atas prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati bersama. Dalam konteks ini, ideologi berfungsi sebagai bahan bakar yang mendorong eksistensi partai politik. Tanpa ideologi, partai politik ibarat remaja yang belum menemukan jati diri. Mair dan Mudde (1998) menggambarkan ideologi sebagai karakterisasi sistem keyakinan yang menggerakkan partai untuk menjalankan fungsinya dalam politik.
Di Indonesia, ideologi partai politik sering kali tidak tercermin dengan jelas dalam kebijakan mereka. Fenomena bias ideologi—di mana ideologi yang diadopsi partai hanya bersifat simbolis dan tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret—menjadi hal yang umum ditemukan. Pada masa Orde Baru, sistem politik Indonesia sangat terpusat dengan tiga partai utama, yaitu PDI, PPP, dan Golkar, yang diidentikan dengan pemerintah yang otoriter. Selama masa tersebut, partai politik menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memajukan kepentingan rakyat.
Namun, pasca-reformasi, Indonesia mengalami dinamika politik yang menarik dengan munculnya banyak partai politik baru. Setelah Reformasi 1998, lebih dari 180 partai didirikan, meskipun setelah verifikasi, hanya 48 yang memenuhi syarat. Seiring berjalannya waktu, meskipun ideologi seperti Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrat bisa dijumpai di beberapa partai, implementasi ideologi tersebut dalam kebijakan sering kali terdistorsi.
Di Indonesia, koalisi antarpartai lebih banyak dibentuk berdasarkan kepentingan politik praktis, bukan berdasarkan kesamaan ideologi. Hal ini membuat koalisi lebih bersifat opportunistic, dan ideologi yang seharusnya menjadi landasan kebijakan seringkali menjadi simbol semata. Sebagai contoh, koalisi yang terjadi antara partai-partai politik tidak selalu didasari oleh kesamaan ideologi, melainkan lebih pada pertimbangan untuk meraih kemenangan dalam pemilu atau menjaga kekuasaan politik.
Dalam buku Electoral Systems and Political Parties (1996), Michael Gallagher menekankan bahwa pemilih cenderung memilih berdasarkan faktor personalitas dan reputasi calon, bukannya ideologi yang diusung oleh partai. Hal ini menjadi tantangan besar bagi partai politik yang ingin konsisten dengan ideologi mereka. Sebab, dalam sistem politik Indonesia yang sangat terpersonalisasi ini, banyak partai yang merasa bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan tren popularitas calon tertentu untuk mendapatkan dukungan suara.
Namun, pemilih juga harus menyadari bahwa memilih berdasarkan ideologi dan visi politik yang jelas jauh lebih penting untuk masa depan negara. Partai politik yang memiliki ideologi yang konsisten dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran pemilih akan pentingnya ideologi dalam politik harus diperkuat.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi partai politik untuk kembali menegaskan komitmennya terhadap ideologi yang mereka anut. Partai politik harus memperkuat internalisasi ideologi dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar pemilih dapat lebih cerdas dalam memilih partai politik yang benar-benar memperjuangkan ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.
Penting juga untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan adanya partai dengan ideologi yang jelas dan konsisten, sehingga pemilih dapat memilih dengan lebih bijak. Ini bisa dimulai dengan reformasi sistem pemilu yang tidak hanya menekankan pada jumlah suara, tetapi juga pada kualitas program dan ideologi partai.
Fenomena ketidakjelasan ideologi dalam koalisi partai politik di Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menjalankan kebijakan publik. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran ideologi dalam sistem politik Indonesia, baik dari sisi partai politik maupun pemilih, agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara sehat dan menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
