PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Jelang Ramadan diperkirakan terjadi kenaikan harga pokok, menyusul peningkatan permintaan, seperti beras dan gula pasir.
“Rakor juga menekankan pentingnya persiapan menjelang Ramadan agar persediaan dan harga bahan pokok stabil,” kata Asisten Ekbang Sri Widanarni, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 serta Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, secara virtual, Selasa (4/2/2025)
Sri menekankan pentingnya pasar murah dan pengecekan rutin terhadap ketersediaan bahan pokok untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa perizinan merupakan salah satu masalah besar yang terungkap dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan banyak pelanggaran yang terjadi, meskipun berbagai sistem modern seperti Mall Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan.
Menurut Tito, sebagian besar perizinan masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap praktik pemungutan liar dan suap. Oleh karena itu, perlu pengawasan dari berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk memperbaiki sistem ini.
Lebih lanjut, Tito berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini dapat memperkuat pengawasan dan mencegah korupsi dalam proses perizinan, sembari mendukung kemudahan berusaha yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk mendorong perekonomian.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan berkenaan dengan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-5 Januari 2025.
Amalia menjelaskan pada minggu kelima Januari 2025, terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH, dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras.
Disebutkan secara nasional jumlah kabupaten yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih bayak dibandingkan kabupaten/ kota mengalami penurunan IPH.
Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Agam dengan nilai perubahan IPH 9,295. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut di dominasi oleh cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras.
Sementara itu, kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Blitar dengan nilai perubahan IPH 7,00%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras.
Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,99. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55 persen dengan IHK sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,90.
Deflasi provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,52 persen dengan IHK sebesar 104,85 dan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 106,11.
Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 4,55 persen dengan IHK sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,12.
Deflasi kabupaten/kota y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Gorontalo sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,69.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,75 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen.
Sedangkan, tingkat deflasi month to month (m-to-m) Januari 2025 sebesar 0,76 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Januari 2025 sebesar 0,76 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Januari 2025 sebesar 2,36 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,30 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,30 persen.
Berdasarkan rilis berita resmi Statistik Badan Pusat Statistik inflasi Januari 2025 menurut wilayah (y-on-y) per Senin (3/2/2025), 30 provinsi mengalami inflasi dan 8 provinsi mengalami deflasi.
Rakor juga dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala Badan Pangan Nasional, serta pejabat tinggi lainnya, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Rakor bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan di daerah.(drt/KPO-4)
.
