Martapura, Kalimantanpost.com – Pemkab Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Identifikasi Permasalahan Urusan Pendidikan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, di Aula Batuah, Martapura, Jumat (28/02/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama serta beberapa pondok pesantren, seperti PP Darussalam Martapura, PP Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Pagar dan PP Muro’atushshibyan Dalam Pagar.
Dipimpin Kasubbid Perencanaan Daerah Fariha Riska didampingi tim dari PPKK Fisipol UGM, kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan, khususnya terkait pendidikan kesetaraan di pondok pesantren.
“Kita ingin menggali lebih dalam permasalahan di pesantren terkait masih kurangnya pendidikan kesetaraan,” ujar Riska.
Kurangnya akses terhadap pendidikan kesetaraan di pondok pesantren, dinilai berdampak secara tidak langsung terhadap angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Banjar.
Saufi, perwakilan Kementerian Agama Banjar menyoroti permasalahan utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan anggaran untuk mendukung pendidikan kesetaraan serta minimnya ruang dan sarana prasarana memadai.
“Selama ini, sebagian besar santri yang bersekolah berasal dari kampung, dan niat awal mereka memang untuk memperdalam ilmu agama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan untuk mengajak mereka mengikuti pendidikan kesetaraan,” jelas Saufi.
Ika dari Dinas Pendidikan mengungkapkan, masih ada persepsi di kalangan masyarakat yang menolak pencampuran antara pendidikan agama dan formal.
“Selain itu, beberapa pondok pesantren enggan menerapkan pendidikan kesetaraan, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara individual kepada santri,” ucap Ika.
PPKK Fisipol UGM mencatat seluruh permasalahan yang terungkap dalam diskusi ini untuk dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Harapannya, solusi konkret dapat ditemukan guna meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di pondok pesantren.
Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharap pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banjar semakin berkembang dan mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi para santri tanpa mengesampingkan pendidikan agama.(Wan/KPO-1)
