BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Workshop Skrining Bayi Baru Lahir (BBL) Tingkat Provinsi Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya strategis menurunkan angka kematian bayi serta meningkatkan kualitas hidup anak sejak dini.
Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit serta puskesmas se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Muslim menekankan pentingnya skrining bayi baru lahir sebagai deteksi dini terhadap gangguan kesehatan yang berisiko pada masa pertumbuhan.
“Skrining bayi baru lahir adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat dan berkualitas. Melalui workshop ini, diharapkan tenaga kesehatan semakin siap dan terlatih untuk melakukan skrining menyeluruh sebelum bayi berusia dua bulan,” ujarnya.
Program skrining ini mencakup deteksi sejumlah penyakit serius seperti Hipotiroid Kongenital (HK), Penyakit Jantung Bawaan (PJB), Hiperplasia Adrenal Kongenital (HAK), serta defisiensi enzim G6PD. Keterlambatan penanganan penyakit ini dapat berdampak fatal terhadap tumbuh kembang anak.
Sepanjang tahun 2024, capaian skrining di Kalsel mencatat hasil signifikan. Sebanyak 16.703 sampel skrining HK diperiksa dengan hasil dua bayi terkonfirmasi positif Hipotiroid Kongenital. Untuk skrining PJB, sebanyak 35.409 bayi (48,31 persen dari total sasaran) telah diperiksa, dan 20 bayi dinyatakan gagal skrining, yang kemudian mendapatkan tindak lanjut sesuai prosedur medis.
Workshop ini juga menjadi forum koordinasi lintas sektor, termasuk dengan rumah sakit rujukan nasional seperti RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, yang telah menjadi mitra pengolahan sampel sejak 2023.
“Kunci keberhasilan program ini tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada komitmen, kompetensi, dan sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat,” tegas Muslim.
Dinkes Kalsel berkomitmen memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program ini di seluruh kabupaten/kota, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan upaya penurunan angka kematian neonatal. (ADV/Dev/KPO-1)
