Kuala Kapuas, KP – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, atas kepeduliannya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat di Kecamatan Kapuas Hulu.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi respons cepat Bupati terhadap masukan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan jalan, penataan Ibukota Kecamatan, serta pemetaan fasilitas umum seperti rumah ibadah, puskesmas, dan sekolah,” kata Berinto, di Kuala Kapuas, Selasa (1/7/2025).
Hal itu disampaikan oleh politisi dari Partai NasDem ini, setelah melaksanakan reses dalam daerah pemilihan (Dapil) Kapuas III sekaligus menyempatkan hadir pada peresmian dan pentabisan GKE Efata Kapuas Hulu.
Menurut Berinto, langkah Bupati Wiyatno menunjukkan komitmen kuat dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menambahkan bahwa Kecamatan Kapuas Hulu merupakan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, karena letak geografisnya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, inisiatif dari pemerintah daerah untuk menata ulang dan memperkuat infrastruktur di kawasan tersebut sangat penting demi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup warga.
Penataan infrastruktur jalan di wilayah ini diyakini akan membuka lebih banyak konektivitas antar desa dan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemetaan rumah ibadah, sekolah, dan puskesmas akan membantu dalam pemerataan pelayanan dasar di wilayah tersebut.
Berinto berharap, program pembangunan ini terus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk DPRD, pemerintah kecamatan, serta masyarakat setempat agar pelaksanaannya berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung lewat fungsi pengawasan dan penganggaran, agar semua rencana pembangunan ini bisa terealisasi dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” demikian Berinto.
Langkah Bupati Wiyatno ini dinilai menjadi contoh kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan daerah. (Iw/k-10)
