Banjarbaru, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda utama pada Selasa (8/7/2025) di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Banjarbaru. Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dan Wakil Wali Kota Wartono.
Tiga agenda yang dibahas dalam sidang paripurna tersebut meliputi pandangan umum fraksi serta jawaban Wali Kota atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta penyampaian tiga Raperda Inisiatif DPRD.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi atas dukungan legislatif terhadap rencana perubahan APBD. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Banjarbaru yang “EMAS” Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota dan DPRD sepemikiran dan memiliki tekad kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Erna Lisa.
Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam rapat adalah tingginya harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer. Wali Kota mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga di warung-warung.
“Saya keliling pakai motor ke warung-warung, siang hari saat panas-panasnya, untuk pastikan harga elpiji di lapangan. Memang harganya sudah tinggi dari pengecernya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot akan memperkuat pengawasan distribusi serta memutakhirkan data penerima subsidi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran elpiji subsidi lebih tepat sasaran.
Menanggapi desakan fraksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot akan mengintensifkan dan mengekstensifkan pajak serta retribusi daerah. Tim targeting juga akan dibentuk guna mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya program percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Ia menyebut beberapa program prioritas seperti pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT/RW dan pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP se-Banjarbaru.
Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Banjarbaru secara resmi mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. (dev/K-3)
