BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr H Supian HK masih akan melakukan pengkajian dan mempertimbangan usulan anggota DPRD Kalsel yang bisa melakukan studi komperasi atau banding ke Luar Negeri dengan penerbangan perdana yang akan di buka jalur Kalsel – Singapura atau Malaysia.
“Usulannya bagus tetapi ditengah efesiensi kurang tepat, tetapi karena mencakup aspirasi akan dikaji lebih dulu apakah banyak manfaatkan atau sebaliknya,’’ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr H Supian HK disela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilaksanakan pada Rabu, (9/7/25) siang hingga menjelang Magrib, dengan agenda utama yaitu pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Diakui memang sekarang ini Pemerintah Provinsi Kalsel sedang melakukan penjajakan pembukaan rute penerbangan langsung ke Luar Negeri. Hal ini dilakukan setelah adanya pengembalian status Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandara Internasional yang sebelumnya turun menjadi Bandara Domistik.
Jadi, dengan kajian dan pertimbangan tersebut diharapkan kedepan bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan, apakah pantas dan layak melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri di tengah Negara sedang melakukan efesiensi seperti saat ini.
Ditanya masalah serapan anggaran APBD Kalsel yang tahun 2025, menurutnya dia berharap serapan APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat terserap dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan “Banua”.
“Barang tentu hasil rapat tadi kita sepakat dan sejalan, kita berharap serapan APBD perubahan ini bisa terserap secara optimal untuk hajad orang banyak sesuai dengan usuan dewan per masing-masing dapil dan SKPD terkait,” ucap politisi kawakan asal Partai Golkar tersebut.
Pj Sekda Kalsel, M Syarifuddin, MPd. yang juga selaku ketua TAPD, menyambut baik harapan ketua DPRD Provinsi Kalsel.
Menurutnya, harmonisasi dan keselarasan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci pembangunan yang ada di Banua.
Dalam waktu dekat, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini akan disahkan, tentunya Dalam waktu dekat, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini akan disahkan, tentunya setelah melalui sejumlah tahapan pembahasan yang matang serta persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Kalsel.
Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD ini membawa manfaat nyata, baik dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun program-program sosial lainnya,” tutup Supian HK. (nau/KPO-1)
