BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sekitar 600 orang peserta akan mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V Kalimantan yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 18-20 Juli 2025.
“Jumlah peserta Rakorda nanti cukup besar, dperkirakan yang hadir 600 orang terdiri dari pengurus MUI Provinsi lima Provinsi di Kalimantan dan peninjau dari MUI Kecamatan di Kalsel,” ujar Wakil Bendahara MUI Kalsel, Hamidhan dalam jumper di Aula MUI Kalsel, Selasa (15/7).
Ditambahkannya, di Kalsel sendiri ada 149 kecamatan dan setiap MUI akan diwakili dua orang. Berarti akan hadir 298 sebagai peninjau. “Mereka dari MUI Kecamatan ini akan menghadiri pembukaan di Mahligai dan dialog Kebangsaan,” tandasnya.
Hamidhan menjelaskan, ada pun acara bersifat peserta aktif dari Provinsi se Kalimantan
Sementara itu, H Irhamsyah Safari selaku Steering Committee (SC) Rakorda mengatakan pihaknya sudah menyiapkan apa saja yang dibahas nanti.
“Nantinya ada empat komisi yang dilakukan rapat-rapat. Contohnya, Komisi A membahas tentang konsolidasi organisasi,” jelasnya.
Ditambahkan Irhamsyah, Rakorda 2025 ini akan menindak lanjuti atau memperkuat hasil-hasil Rakorda 2023 di Balikpapan Kaltim, 2024 di Palangkaraya Kalteng
“Komponen yang perlu dibenahi di bidang konsolidasi organisasi ini ada empat hal yaitu kelembagaan, pendanaan untuk MUI serta sarana dan prasarana,” tandasnya.
Irham yang juga Ketua Baznas Kalsel menambahkan, ini tak lain untuk mengantisipasi percepatan pembangunan ibukota nusantara .
“Kalau nanti sudah ditetapkan
Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mau tak mau MUI juga mempercepat infrastruktur dengan membangun sekretariat disana, sehingga dapat melaksanakan rapat berskala nasional di IKN,” tandasnya.
Dikesempatan itu, Irham juga mengatakan ada lima poin yang dibahas dalam konsolidasi organisasi.
“Lalu, di program kerja strategis ada 17 poin yang disampaikan, sedangkan program kerja khusus tentang perempuan, keluarga dan remaja serta LPOM ada 13 poin yang disampaikan draf dan rancangannya di rapat komisi,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Irham, rekomendasi di bikin drap tujuh poin terkait beberapa isu. Misalnya tentang memperkuat peran dan kapasitas MUI sebagai wadah musyawarah, ulama dan cendikiawan muslim tentu dalam menjalankan tugas dan fungsi.
“Tentang potensi sumber daya alam di Kalimantan dan lingkungan juga akan menjadi rekomendasi isu. Misalnya apakah nanti berkaitan izin tambang yang dikelola oleh sosial keagamaan ini disahuti MUI se Kalimantan agar bisa dilaksanakan sesuai regulasi berbasis sar’i,” tegasnya.
Juga akan dibahas tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi setiap tahun dalam rakorda nanti. “Diharapkan di Rakorda nanti ada seia sekata mengantisipasi Karhutla, bukan melakukan setelah kejadian,” ucapnya.
Lalu terkait penyiapan SDM untuk bimbingan teknis ulama atau peningkatan kader ulama, diharapkan di Rakorda nanti ada kesepakatan untuk model pengkaderan ulama itu sehingga dijadikan satu lembaga terpusat di satu Provinsi.
“Juga ada rumusasan penanganan mualaf yang direkomendasikan dan lain-lain,” pungkas Irham. (ful/KPO-3)
