PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Tengah hari ini menyelenggarakan Sidang Komisi Irigasi Tahun 2025 dengan periode 2025-2029, di Palangka Raya, Rabu, (23/7/2025).
Kegiatan mengusung tema “Kalteng Sebagai Mitra IKN, Siap Menjadi Lumbung Nasional Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Air”.
Acara dibuka Kepala Bidang Infrastruktur, Yohana Endang S, yang mewakili Ketua Umum Komisi Irigasi, Leonard S. Ampung.
Yohana Endang S menyoroti pentingnya peran Kalteng sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan potensi sumber daya lahan dan air yang besar.
“Tema ini bukan sekadar seruan, namun sebuah tekad dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Sidang ini menjadi krusial mengingat Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Ditekankan, Presiden Prabowo memandang kesejahteraan petani sebagai kunci swasembada pangan.
Hal ini mencakup tiga poin utama. Pertama, mengangkat martabat petani melalui kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri, seperti jaminan harga beli yang layak dan perlindungan dari produk impor. Diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani akan meningkat.
Kedua, regenerasi petani menjadikan sektor pertanian menguntungkan diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk menjadi petani, mengatasi krisis regenerasi.
Ketiga, pusat pertumbuhan baru fokus pada pertanian akan mendorong pembangunan di pedesaan, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan menekan laju urbanisasi.
Salah satu manifestasi nyata dari pemikiran Presiden ini adalah dukungannya terhadap program food estate atau lumbung pangan di Kalteng, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Program ini menjadi solusi strategis untuk ekstensifikasi lahan dan modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi modern.
Sidang Komisi Irigasi ini menjadi forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan irigasi-pemerintah, petani, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil– untuk bekerja sama secara sinergis dan berkelanjutan.
Tiga hal utama yang menjadi fokus sidang ini adalah:
Pertama, menyusun rekomendasi kebijakan dan program irigasi yang terintegrasi. Kedua, mengevaluasi kondisi jaringan irigasi eksisting serta menentukan prioritas rehabilitasi atau pengembangan, ketiga memperkuat peran serta petani dan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Man Saji dan Kepala Bidang Infrastruktur, Yohana Endang S mengatakan sidang ini merupakan pertemuan yang sangat strategis untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program terkait pengelolaan irigasi, khususnya dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air sesuai visi Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, DPUPR akan fokus pada sisi irigasi berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025, sementara sektor pertanian akan ditangani oleh Kementerian Pertanian serta dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Disinilah letak strategis dari Komisi Irigasi ini, kita mengkolaborasikan, kita berhimpun di sini untuk menyelesaikan atau menyatukan pikiran dan langkah-langkah strategis kita untuk menyukseskan ketahanan pangan,” jelas Man Saji.
Diharapkan ke depan, partisipasi petani yang tergabung dalam P3A dapat lebih ditingkatkan dalam pengelolaan jaringan irigasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kendala teknis di lapangan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas DPUPR.
“Mudah-mudahan nanti kami bisa menghasilkan beberapa rekomendasi komisi ini, yang akan kita sampaikan kepada Gubernur untuk nanti bisa ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program-program Gubernur di 2025 akhir ini, 2026, dan seterusnya,” pungkas Man Saji. (drt/KPO-4).
