BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akan segera menetapkan status siaga atau darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat monitoring penanganan karhutla secara virtual bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dari Command Center Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Senin (28/7/2025).
“Secara umum, kondisi karhutla di Kalsel belum masuk kategori darurat dibandingkan daerah prioritas lain. Namun, kita tetap harus waspada karena BMKG memprediksi puncak kekeringan akan terjadi hingga akhir Agustus,” ujar Muslim.
Ia menegaskan, penetapan status siaga atau darurat akan segera dibahas bersama Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.
“Status akan ditentukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan. Saat ini baru dua daerah yang menetapkan status siaga, yakni Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. Kita dorong daerah lain segera mengikuti,” ujarnya.
Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk pengendalian karhutla, mulai dari revisi regulasi hingga langkah teknis di lapangan.
Muslim mengatakan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Karhutla telah direvisi dan disesuaikan dengan Rencana Kontinjensi Karhutla dan Kekeringan 2025–2027.
“Ini sejalan dengan misi RPJMD Kalsel untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Langkah lainnya yakni penyebaran surat edaran gubernur, pemetaan wilayah rawan, pembentukan zona prioritas, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Pemprov juga rutin melakukan patroli di wilayah rawan, memantau tinggi muka air gambut, hingga memanfaatkan sistem peringatan dini. Aksi lapangan yang telah dilakukan antara lain pembasahan lahan, pembersihan gulma, pemasangan skot balok, hingga pengangkatan sedimentasi saluran air untuk menjaga ketersediaan sumber air.
“MPA, MPB, PBBM, UPBS, dan damkar swadaya dilibatkan aktif dalam pemadaman dan pengendalian di lapangan. Pemadaman dilakukan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota dan pantauan lapangan yang dikompilasi Pusdalops,” imbuhnya.
Diketahui, titik api mulai menyebar di wilayah barat dan utara Kalsel, termasuk kawasan ring 1 Bandara Syamsudin Noor dan Hulu Sungai.
Sektor strategis seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, hingga kesehatan juga turut dilibatkan. Mulai dari sosialisasi larangan pembakaran lahan, pengawasan pembukaan lahan tanpa bakar, hingga kesiapan logistik kesehatan seperti masker, oksigen, dan APD.
“Keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat,” tegas Muhamad Muslim.(adv/dev/KPO-4)
