Oleh : Bunda Khalis
Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan
Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Tambang batubara, kebun kelapa sawit, hasil hutan, dan sumber energi lainnya seolah menjadi simbol kemakmuran daerah ini. Namun ironisnya, di tengah kekayaan tersebut, Kalimantan Selatan masih menghadapi darurat pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (2025), tercatat lebih dari 20 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kabupaten Banjar mencatat angka tertinggi dengan 12.752 anak tidak sekolah, sementara Kota Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan menjadi 7.000 anak putus sekolah hanya dalam setahun terakhir. Anak-anak ini kebanyakan berada di wilayah terpencil, perbatasan, atau kantong-kantong kemiskinan. Realitas ini menjadi tamparan keras bagi siapa pun yang masih percaya bahwa kekayaan alam otomatis menjamin kemajuan pendidikan. Dua penyebab utama yang mencuat adalah kemiskinan dan jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pendidikan dasar telah digratiskan, faktanya banyak biaya tidak langsung seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, dan transportasi harian yang tetap membebani keluarga kurang mampu.
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem pendidikan yang berlandaskan paradigma sekuler kapitalistik. Dalam sistem ini, pendidikan dipandang sebagai layanan yang harus dibeli oleh rakyat. Negara hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penanggung jawab penuh. Orang tua diposisikan sebagai pemikul utama beban pendidikan anaknya, baik secara finansial maupun moral. Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai komoditas ekonomi: siapa yang mampu, dia dapat pendidikan; yang tak mampu, harus rela tertinggal. Wajar bila akhirnya jurang antara masyarakat kota dan desa, antara si kaya dan si miskin dalam hal pendidikan makin menganga. Ketika pendidikan tidak diletakkan sebagai kebutuhan dasar dan hak setiap warga, maka yang terjadi adalah diskriminasi struktural yang terus melanggengkan kemiskinan dan kebodohan.
Solusi Yang Ditawarkan Islam
Islam memiliki pandangan dan sistem yang sangat berbeda. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah kewajiban negara terhadap seluruh rakyatnya, tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi maupun lokasi geografis. Pendidikan bukanlah komoditas, melainkan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi negara secara gratis dan merata. Negara Islam mendistribusikan pendidikan hingga ke pelosok dan pedalaman, membangun sekolah-sekolah, menugaskan guru, bahkan membiayai segala kebutuhan murid dengan dana yang diambil dari Baitul Mal, bukan dari beban individu rakyat. Dalam sejarah kegemilangan Islam, kita melihat bagaimana pada masa Khilafah Abbasiyah dan Umayyah, pendidikan tumbuh pesat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Generasi tabiin dan tabiut tabiin tumbuh dalam sistem pendidikan yang adil dan menyeluruh. Bahkan banyak sekolah dibuka di pedalaman dan desa-desa, bukan hanya di pusat kekuasaan. Negara mengambil tanggung jawab penuh, karena Islam menempatkan ilmu sebagai jalan pembebas umat dari kebodohan dan kezaliman.
Oleh karena itu, tingginya angka anak tidak sekolah adalah buah pahit dari sistem kapitalistik-sekuler. Satu-satunya solusi sejati adalah dengan kembali kepada sistem Islam kaffah, di mana pendidikan diposisikan sebagai hak seluruh anak, bukan hanya hak bagi mereka yang mampu. Islam bukan hanya menawarkan solusi normatif, tapi juga telah membuktikan efektivitasnya dalam sejarah panjang peradaban. Maka, sudah saatnya umat Islam mencampakkan sistem gagal ini dan memperjuangkan sistem Islam kaffah yang menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat, dari kota hingga desa, dari yang kaya hingga yang miskin.
