GUBERNUR Kalimantan Selatan H Muhidin menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan (P2SBPTKP)” Kamis (7/8) siang di Gedung Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru.
Pada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan ini, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kehormatan bagi kami bapak/ibu sekalian bisa hadir dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang merupakan penggerak utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar H Muhidin.
Gubernur menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sawit yang berkelanjutan, meski beberapa tantangan masih dihadapi.
Seperti peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, dan persoalan keterlanjuran aktivitas perkebunan di kawasan hutan.
Ia menyambut baik kehadiran Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ade Tri Ajikusumah, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait posisi Kalimantan Selatan dalam isu-isu tersebut.
Lebih lanjut, H. Muhidin menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel terus melakukan koordinasi dan advokasi, khususnya dalam penguatan industri hilir dan percepatan Sertifikasi ISPO, baik di level industri maupun pekebun rakyat.
“Dari total luas lahan kelapa sawit di Kalsel yang mencapai lebih dari 504 ribu hektar, sekitar 86 persen dikelola oleh perusahaan, dan 24 persen oleh pekebun rakyat.
Saat ini telah berdiri 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng sebagai bukti konkret hilirisasi industri sawit,” paparnya.
Usai kegiatan, H. Muhidin menyampaikan perhatiannya terkait belum terdaftarnya Bank Kalsel sebagai bank devisa, yang berdampak pada tidak bisa diterbitkannya Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) dari Kalimantan Selatan untuk sejumlah hasil ekspor, yang akhirnya harus didaftarkan di daerah lain seperti Surabaya.
“Kondisi ini tentu berdampak pada berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita.
Karena itu, saya himbau agar Bank Kalsel segera mengurus izin menjadi bank devisa,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur juga mendorong agar seluruh perusahaan di Kalimantan Selatan menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Pemprov Kalsel agar manfaatnya dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota.
“Mengambil contoh seperti BSI yang melalui CSRnya telah meluncurkan Klaster Peternakan Sapi Potong untuk kelompok peternakan di Tanah Laut.
Harapan saya, model ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Kalsel agar dampaknya bisa dirasakan luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Akhirnya Muhidin berharap melalui pelaksanaan FGD ini dapat memantapkan kolaborasi antar stakeholder perkelapasawitan di pusat dan daerah. Mengingat industri kelapa sawit di Kalsel memiliki peran sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi serta swasembada pangan.
Pada kegiatan juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel, GAPKI cabang Kalsel, Forum Kepala Teknik Tambang Kalsel dan PT Inhutani 1 tentang P2SBPTKP. (adv/K-2)
