Kandangan, KP – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor, membuka Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik bagi auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS, Senin (11/8/2025) di Faveh Hotel, Banjarbaru.
Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari, yakni 11 sampai 15 Agustus 2025, yang diikuti 34 peserta terdiri 23 laki-laki dan 11 perempuan, seluruhnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.
Materi pelatihan mengacu pada kurikulum Diklat Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), meliputi konsep risiko, manajemen risiko sektor publik, identifikasi risiko, penetapan konteks, analisis risiko, evaluasi, penanganan, monitoring dan review, budaya risiko, serta penyusunan risk register dan rencana tindak pengendalian.
Bupati HSS Syafrudin Noor menjelaskan, manajemen risiko di sektor publik adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi pemerintah atau lembaga publik.
“Tujuan penerapan manajemen risiko antara lain meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, mengelola ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta mencegah kerugian baik secara keuangan maupun reputasi,” terangnya.
Bupati HSS berharap, peserta mampu mengenali dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, menyusun strategi mitigasi secara sistematis dan terukur, serta menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Peserta juga diharapkan dapat menyusun laporan manajemen risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, dan mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari perencanaan strategis dan operasional.
“Pelatihan ini diharapkan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan publik, dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian, perubahan kebijakan, maupun krisis multidimensi seperti bencana, pandemi, dan tantangan ekonomi,” tambah Syafrudin Noor.
Bupati menambahkan, pelatihan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang mengharuskan kegiatan bebas dari praktik gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun kepada panitia maupun instruktur.
Acara pembukaan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto, para pejabat di lingkungan Pemkab HSS. (tor/K-6)
